Jakarta, Rakyatsultra.id - Presiden RI Prabowo Subianto merespons maraknya insiden keracunan makanan pada penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG). Mulai dari siswa SD hingga SMA. Setidaknya sudah ada 6.000 anak yang keracunan sejak awal program MBG diluncurkan.
Bukan hanya di wilayah jawa saja, namun kasus keracunan juga terjadi diwilayah timur, sulawesi hingga provinsi lainnya.
Menurut pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), Minggu, 28 September 2025, Presiden yang baru tiba di Jakarta setelah lawatan empat negara langsung menggelar rapat terbatas untuk membahas masalah tersebut hingga malam hari.
Dikatakan Hasan, pada Minggu siang, Prabowo memberikan arahan untuk memimpin rapat koordinasi lintas kementerian di Kementerian Kesehatan.
"Dan siang ini, atas instruksi dari Bapak Presiden, kami melakukan rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang tadi saya sampaikan kepada saudara-saudara,” kata dia.
Zulhas mengatakan, perhatian Presiden terhadap sejumlah insiden yang terjadi di beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG sangat serius.
Presiden juga menekankan bahwa keselamatan anak-anak terus menjadi prioritas utama pemerintah.
“Jadi, betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini. Saya sampaikan, atas petunjuk dan arahan Bapak Presiden bahwa bagi pemerintah, keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan, insiden bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” tegas Zulhas.
Sebagai langkah konkret, pemerintah akan menutup sementara SPPG yang bermasalah, melakukan evaluasi kedisiplinan petugas terutama juru masak, serta memastikan sterilisasi peralatan, perbaikan sanitasi, kualitas air, dan alur pembuangan limbah.
“Kemudian diperintahkan semua kementerian, lembaga, pemda, pemangku kepentingan program MBG ikut dan aktif dalam proses perbaikannya. Kementerian, daerah, lembaga terkait juga harus bersama-sama aktif. Tidak menunggu, tapi aktif melakukan pengawasan,” ujarnya.
Zulhas juga menegaskan bahwa seluruh SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).
“Memang sertifikat laik higienis dan sanitasi itu syarat. Tetapi setelah kejadian, sekarang mendapat perhatian khusus. Harus, atau wajib hukumnya, setiap SPPG punya SLHS. Harus. Karena kalau tidak ada, nanti kejadian lagi, kejadian lagi. Karena keselamatan anak-anak kita adalah perintah utama,” tuturnya.
Lebih lanjut, pemerintah juga melibatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan dalam pemantauan.
“Kami sudah meminta juga Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan atau menginstitusikan puskesmas di seluruh tanah air, dan juga UKS, usaha kesehatan sekolah, untuk ikut secara aktif, tanpa diminta, aktif. Untuk ikut memantau SPPG secara rutin, berkala,” jelas Zulhas