Jakarta,RakyatSultra.id- Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru membuat masalah baru.
Blak-blakan Ubaid saat menghadiri audiensi oleh Komisi IX pada Senin 22 September lalu. Dia menyebut sektor pendidikan sudah memiliki banyak masalah bahkn sebelum ada MBG.
Menurutnya, adanya MBG justru menjadi masalah baru di sektor pendidikan. “Sebelum kedatangan MBG sektor pendidikan kita itu banyak sekali masalah. Kedatangan MBG membuat masalah plus-plus,” ungkapnya dikutip Rabu (24/9/2025).
Selain itu, Ubaid menyebut guru menjdi pihak yang dikorbankan menjadi budak. Bahkan disebut budak racun MBG.
“Selanjutnya temuan kami ini ada tujuh laporan dari kawan-kawan yang ada di daerah. Pertama guru jadi budak tumbal racun MBG,” singgungnya.
Bukan tanpa alasan, guru sama sekali tidak terlibat dalam proses sebelum MBG sampai di sekolah. Mereka hanya diminta untuk langsung membagikan makanan ke para siswa.
“Jadi guru ini tidak dilibatkan sama sekali. Tiba-tiba kedatangan menu makanan yang banyak,” jelasnya.
Mereka juga diminta bertanggung jawab terhadap fasilitas tersebut. Pihak Satunan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan meminta ganti rugi jika wadah makanan hilang.
“Lalu guru suruh ngitung nampannya ada berapa? Nampannya ada berapa? Lalu didistribusikan. Nanti kalau ada yang hilang suruh ganti gurunya itu, sekolahnya gitu,” imbuhnya.
Lebih mirisnya menurut Ubaid adalah meski guru diberi tanggung jawab, mereka tak mendapatkan insentif apapun. Untuk itu dia menyebut guru adalah budak MBG
“Guru juga gak ada insentif apapun dari MBG atau dari BGN untuk menjadi budak MBG ini,” ujarnya.
Apalagi sempat beredar kabar soal MoU antara SPPG dan pihak sekolah jika terjadi kasus keracunan. Maka yang bertanggung jawab adalah sekolah bukan pihak SPPG ataupun Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kemudian kalau ada keracunan itu teken MoU dengan SPPG yang tanggung jawab adalah sekolah,” katanya.
Salah satu kasus keracunan sempat viral yang membuatnya tergelitik adalah pertanggung jawaban justru dibebankan kepada orang tua murid.