Jakarta, Rakyatsultra.id - Pendakwah Khalid Basalamah mangkir dari panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2025 era kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas.
“Sedianya diperiksa sebagai saksi, tapi tidak hadir," kata Jurubicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 2 September 2025.
Pendakwah yang memiliki nama lengkap Khalid Zeed Abdullah Basalamah selaku pemilik PT Zahra Oto Mandiri alias Uhud Tour itu mengaku sudah ada keperluan lain, sehingga tidak bisa hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK.
"Nanti akan dijadwalkan kembali," pungkas Budi.
Khalid Basalamah sebelumnya juga sudah dimintai keterangan pada saat proses penyelidikan di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 23 Juni 2025
Dalam perkara ini, KPK sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Pada Selasa, 19 Agustus 2025, tim penyidik menggeledah 3 kantor asosiasi penyelenggara ibadah haji dan 1 rumah pihak biro travel. Dari sana, KPK mengamankan dokumen, catatan keuangan jual beli kuota tambahan haji, dan barang bukti elektronik (BBE).
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyatakan dukungan penuh terhadap proses penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara penetapan kuota jemaah haji pada 2024.
BPKH secara konsisten menyampaikan laporan keuangan periodik, baik kepada pemerintah melalui kementerian terkait maupun kepada publik. Laporan mencakup pengelolaan, pengembangan, dan investasi dana haji yang dilaksanakan secara profesional serta berorientasi pada kepentingan jemaah.
Fadlul berharap proses hukum yang berlangsung dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan dana haji.
"Kami mendukung penuh proses ini agar tata kelola dana haji semakin kuat, aman, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi jemaah haji serta umat Islam," pungkasnya.