Jakarta,RakyatSultra.id Sejumlah akademisi yang tergabung dalam Aliansi Akademik Peduli Keadilan menyerahkan Amicus Curiae menyikapi kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Amicus Curiae itu disampaikan menjelang sidang pembacaan vonis Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (25/7).
Amicus Curiae itu disusun oleh 24 akademisi dan aktivis dari berbagai universitas yang dipimpin Prof Sulistyowati Irianto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Selain Prof Sulistyowati, terdapat nama lain seperti Prof. Magnis Suseno, mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman, mantan Ketua KY Suparman Marzuki, hingga Direktur Eksekutuf Amnesty International Indonesia Usman Hamid.
"Perkenankan kami Aliansi Akademik Independen turut memberikan pandangan akademik kami dalam perspektif socio-legal yaitu melihat hukum dalam konteks, dan bertujuan mendukung prinsip due process of law, serta supremasi hukum dalam proses peradilan pidana," tulis Prof Sulistyowati Irianto sebagaimana dalam dokumen Amicus Curiae, dikutip Rabu (23/7).
Melalui Amicus Curiae itu, para akademisi hingga aktivis memandang, penuntutan terhadap Hasto janggal dan menimbulkan kekhawatiran besar bahwa independensi peradilan dan demokrasi melemah.
Mereka menyoroti bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di persidangan yang dinilai lemah. Prosedur pemeriksaan yang diwarnai pemaksaan, hingga momentum dimulainya penyelidikan yang terkesan lebih didorong motivasi politik, alih-alih hukum.
Menurut dia, tindakan semacam ini kerap terjadi di negara dengan sistem demokrasi lemah atau di bawah kepemimpinan otoriter. Adapun kasus hukum Hasto, menurut mereka, tidak bisa terlepas dari sikap kritisnya kepada pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
"Dalam kasus Hasto Kristiyanto, penuntutan terhadap fungsionaris partai politik yang sangat kritis kepada pemerintahan Jokowi ini tampaknya didasarkan pada motif politik," tegas dia.
Hakim sebagai penjaga gerbang Kerajaan Keadilan di dunia, berkewajiban membaca hukum tidak hanya sebatas teks, tetapi juga konteks. Menurut mereka, hakim seharusnya mempertimbangkan motif politik di balik penuntutan Jaksa, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan berdasarkan hukum, bukan politik.
"Jika pengadilan gagal dalam menjaga independensi pengadilan dan demokrasi di Indonesia akan berdampak sangat buruk terhadap kelangsungan negara hukum, melukai rasa keadilan publik, dan merusak kepercayaan publik, terutama generasi muda, hal mana sudah terlihat dari respon negatif mereka yang masif," tandas Sulistyowati Irianto.