Jakarta,RakyatSultra.id Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menegaskan bahwa kelompok BRICS merupakan perwujudan semangat Konferensi Asia-Afrika atau Konferensi Bandung yang menolak dominasi kekuatan besar dunia. Pernyataan itu disampaikan dalam pidato pembuka sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 yang digelar di Museum Seni Modern (MAM), Rio de Janeiro, pada Minggu (6/7).
Presiden RI Prabowo Subianto hadir langsung dalam forum tersebut, menandai keikutsertaan Indonesia untuk pertama kalinya sebagai anggota penuh BRICS sejak resmi bergabung pada 1 Januari 2025.
“BRICS adalah manifestasi dari gerakan non-blok Bandung. BRICS menghidupi semangat Bandung,” kata Lula di hadapan para pemimpin negara anggota BRICS, Senin (7/7).
Dalam kesempatan itu, Lula juga menyinggung kondisi global saat ini yang menurutnya tengah mengalami kemunduran dalam sistem kerja sama internasional.
“Pada 26 Juni lalu, PBB genap berusia 80 tahun, tetapi kita justru menyaksikan keruntuhan multilateralisme yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ujarnya.
Lula menyebut didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) usai Perang Dunia II menjadi simbol harapan kolektif atas kekalahan fasisme, dan pentingnya menjaga perdamaian dunia. Ia juga mengingatkan bahwa sejumlah negara anggota BRICS kini merupakan bagian dari pendiri PBB.
“Sepuluh tahun setelah PBB berdiri, Konferensi Bandung menolak pembagian dunia dalam zona pengaruh dan memperjuangkan tatanan internasional yang multipolar,” jelas Lula.
Presiden Brasil itu menutup pidatonya dengan penegasan kembali posisi strategis BRICS di tengah dinamika global saat ini. Ia memastikan, kelompok BRICS sangat mewarisi gerakan non-blok.
“BRICS adalah pewaris gerakan non-blok,” kata Lula.
KTT BRICS kali ini menjadi momentum penting untuk membahas berbagai isu strategis, termasuk konflik berkepanjangan di sejumlah kawasan, reformasi tata kelola global, penguatan multilateralisme, dan kerja sama ekonomi lintas negara.
Isu-isu prioritas lain yang juga akan dibahas para pemimpin BRICS dalam pertemuan tersebut mencakup tata kelola teknologi artificial intelligence (AI), lingkungan hidup dan aksi iklim, kesehatan global, hingga upaya memperkuat kerja sama keuangan dan perdagangan antarnegara anggota.