jakarta,RakyatSultra.id Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mengingatkan setiap kebijakan yang ditempuh Pemerintah harus berlandaskan Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, itu penting sebagai komitmen menghadirkan nilai-nilai Pancasila.
Pernyataan ini disampaikan menyikapi momentum peringatan hari Pancasila 1 Juni. Sebab, di antara lima sila yang terkandung dalam Pancasila, sila kedua berbunyi 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab'.
"Sila Kedua adalah titik temu antara nilai-nilai luhur Pancasila dan prinsip-prinsip HAM. Setiap regulasi, setiap kebijakan yang dibuat, harus berpihak pada keadilan, menjunjung martabat manusia, dan menolak segala bentuk diskriminasi,” kata Andreas kepada wartawan, Senin (2/6).
Politikus PDIP itu mengharapkan, peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya sekadar seremonial tahunan. Ia berharap, momen ini menjadi dasar untuk meneguhkan pijakan sebagai bangsa yang berdaulat dan berkeadaban di tengah arus perubahan global.
Menurutnya, peringatan Hari Lahir Pancasila bukan hanya memasang spanduk atau menggelar upacara saja.
“Yang paling utama adalah keberanian politik dan konsistensi moral untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi kerja nyata, baik dalam perundang-undangan, penganggaran, pengawasan, maupun pelayanan publik,” jelas Andreas.
Lebih lanjut, Andreas menegaskan penegakan HAM bisa diwujudkan dengan memperjuangkan kebijakan yang pro rakyat. Termasuk, memastikan semua kebijakan bertumpu demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Apalah artinya Indonesia Raya jika rakyat kecil harus tertindih oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, anak-anak kehilangan akses pendidikan berkualitas, dan petani kehilangan hak atas tanahnya sendiri?” pungkasnya.