rakyatsultra.id - Dalam upaya menekan harga beras di dalam negeri, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memutuskan untuk memperpanjang kebijakan pelonggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium hingga 24 April 2024.
Keputusan tersebut disampaikan Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, dengan mengatakan bahwa kebijakan itu merupakan upaya menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen, sambil menunggu penurunan harga Gabah Kering Panen (GKP).
"Kita perpanjang lagi satu bulan (relaksasi). Tanggal 24 April sampai 24 berikutnya lah. Karena supaya beras itu tetap ada di pasar ya sambil menyesuaikan harga GKP nya kan mulai turun," kata Arief di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).
Adapun kebijakan menaikkan HET Beras premium sebesar Rp1.000 per kg yang dimulai pada 10 Maret itu akan berakhir pada 23 Maret 2024.
"Kita perpanjang lagi satu bulan (relaksasi). Tanggal 24 April sampai 24 berikutnya lah. Karena supaya beras itu tetap ada di pasar ya sambil menyesuaikan harga GKP nya kan mulai turun," kata Arief di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).
Adapun kebijakan menaikkan HET Beras premium sebesar Rp1.000 per kg yang dimulai pada 10 Maret itu akan berakhir pada 23 Maret 2024.
Baca Juga: Mendagri Usul Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang untuk Stabilkan Harga Beras
Namun, Bapanas memutuskan memperpanjang kebijakannya demi menjaga pasokan harga beras menjelang lebaran.
Menurut Arief, pihaknya juga telah meningkatkan produksi beras nasional, dengan menjaga stok Bulog di atas 2 juta ton. Angka tersebut menurutnya meningkat dari yang sebelumnya hanya 1,2 juta ton.
Namun, Bapanas memutuskan memperpanjang kebijakannya demi menjaga pasokan harga beras menjelang lebaran.
Menurut Arief, pihaknya juga telah meningkatkan produksi beras nasional, dengan menjaga stok Bulog di atas 2 juta ton. Angka tersebut menurutnya meningkat dari yang sebelumnya hanya 1,2 juta ton.
Ia lebih lanjut mengatakan bahwa pemenuhan stok Bulog akan diprioritaskan dari produksi dalam negeri. Sementara pengadaan beras melalui impor dari luar negeri akan menjadi alternatif terakhir yang akan dilakukan pemerintah Indonesia.
"Kalau memang dirasakan perlu pengadaan dari luar negeri itu akan dilakukan tapi itu adalah alternatif terakhir," pungkasnya. RMOL/RS
"Kalau memang dirasakan perlu pengadaan dari luar negeri itu akan dilakukan tapi itu adalah alternatif terakhir," pungkasnya. RMOL/RS