Kepala Dinas Dikbud Sultra Asrun Lio menandatangani SK pelantikan di Rujab Gubernur Sultra.     KENDARI - Pascadilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra defenitif, Asrun Lio langsung bersiap menuntasjan tugas rumah yang belum diselesaikan selama menjabat Plt Kepala Dikbud Sultra   Kepala Dikbud Sultra Asrun Lio mengatakan, setelah menjadi kepala dinas definitif, pekerjaan rumah yang tertunda selama ini akan segera diselesaikan. Di antaranya perbaikan sarana dan prasana, distribusi guru yang kurang merata dan pemenuhan standar pendidikan di Sultra.   "Jadi ada pekerjaan-pekerjaan tertunda saat sebelum definitif. Pekerjaan tertunda itu antara lain kita memperbaiki sarana dan prasarana. Dari 8 standar pendidikan itu yang paling menyolok kita adalah yang masih kurang adalah standar guru dan kependidikan, serta standar sarana dan prasarana," ujarnya.   Ia menjelaskan terkait dengan standar guru dan pendidikan itu distribusi guru yang belum rata. Sebab, masih ada sekolah ditemukan hanya memiliki satu orang PNS. Sedangkan sekolah lain, guru PNS berlebihan.   "Kita masih temukan ada sekolah yang tenaga pengajarnya hanya satu orang PNS, tapi di sekolah lain bertumpuk guru-guru PNS itu. Memang kalau ukuran dari jam mengajar tentu ada sekolah yang kelebihan jam mengajar untuk mata pelajaran tertentu. Nah inilah yang nanti akan menjadi pekerjaan selanjutnya kita mendistribusi guru-guru ini, sehingga distribusi nanti normal, tidak ada lagi sekolah yang memiliki satu guru negeri," jelasnya.   Untuk itu ke depan lanjut Asrun Lio, tidak ada lagi sekolah yang memiliki satu guru PNS. Karena Dikbud Sultra akan melakukan pendataan sekolah yang memiliki guru cukup. Apabila ditemukan dalam sekolah jumlah guru berlebihan akan didistribusikan ke sekolah lain.   "Nanti ke depan tidak akan terjadi lagi hal seperti itu. Adapun strategi kita adalah melakukan identifikasi mana sekolah-sekolah yang gurunya cukup atau mana sekolah-sekolah yang selama ini distribusi gurunya berlebihan. Nanti kita akan pindahkan dan di distribusi sesuai dengan kebutuhan di sekolah sekolah itu," jelasnya.   Selain itu, untuk memenuhi kekurangan guru yang ada, Dikbud juga berencana mengangkat guru kontrak melalui SK gubernur.   "Yang kita lakukan selama ini untuk mengatasi kekurangan guru kita mengangkat guru kontrak yang melalui SK Gubernur. Yang kita sebut sebagai guru tetap non PNS. Dia di sebut guru tetap di sekolah itu tapi status non PNS, itu di ada SK dari gubernur karena SK gubernur terbatas tapi masih ada juga sekolah-sekolah yang membutuhkan, maka sekolah itu bisa mengangkat guru honorer yang akan di buatkan SK oleh sekolah yang bersangkutan," jelasnya.   Ia menambahkan, selain itu juga program kunjungan sekolah di luar daerah tetap dilakukan. Rencananya dirinya akan melakukan kunjungan di Konawe Kepulauan.   "Program berkunjungan ke sekolah luar daerah itu justru terus dilakukan. Setelah pengukuhan tadi ini target untuk mengunjungi sekolah-sekolah itu sudah teragenda. Kita masih kurang mengunjungi sekolah-sekolah yang terpencil itu. Jadi masih ada juga 1 kabupaten yang belum pernah saya kunjungi. Nanti setelah ini mengagendakan konawe kepulauan di semua sekolah yang ada disana. SMA, SMK, SLB yang menjadi kewenangan profinsi kita akan tinjau," tambahnya. (aji)