Gubernur Sultra, Ali Mazi bersama 12 pejabat eselon II yang dilantik KENDARI - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) H Ali Mazi SH melantik 12 pejabat eselon II di Aula Merah Putih Rujab Gubernur, Jumat, (28/8/2020).  12 pejabat yang dilantik itu yakni 7 kepala dinas, satu kepala badan, satu asisten, dan dua kepala biro. Para pejabat yang dilantik tersebut merupakan hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang dilaksanakan Juni 2020, oleh Panitia Seleksi (Pansel) JPTP Pemprov Sultra. Ke-12 pejabat yang dilantik itu adalah J. Robery sebagai Kepala Bappeda Sultra, Parinringi sebagai Kepala Badan Kesbangpol, Nur Saleh sebagai Kepala Dinas Perpusatakaan, Abdul Rahim sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan SDA, Andi Azis sebagai Kepala Dinas ESDM, Asrun Lio sebagai Kepala Dinas Dikbud, Budianto Kadidaa sebagai Kepala Dinas Ketahan Pangan dan Peternakan, La Ode Saifuddin sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Ridwan Badalla sebagai Kepala Dinas Kominfo, Basiran sebagai Asisiten I, Belli Tonbili sebagai Kepala Biro Pembangunan, Yuni Nurnalawati sebagai Kepala Biro Ekonomi. Pelantikan ini berdasarkan SK Gubernur Sultra Nomor 419 Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang pengangkatan JPTP Lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Sultra. Gubernur Ali Mazi dalam sambutannya menyampaikan agar seluruh pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan dengan jabatan barunya, sehingga bisa langsung bekerja sesuai tupoksinya. Ia menuturkan penataan yang dilakukan benar-benar diletakan dengan pertimbangan yang objektif dan pendekatan yang berbasis kualifikasi kompetensi dan hasil terhadap kinerja birokrasi. "Jangan dimaknai bahwa figur pejabat ini ada kepentingan tertentu harus dimaknai sebagai kebutuhan organisasi. Ini biasa dan lumrah agar berjalan keselarasan keseimbangan sesuai tujuannya. Dan ini puncak dari seleksi terbuka kurang lebih 2 tahun,"terangnya. Dia berharap pejabat yang baru dilantik dapat membangun kerja yang solid melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi secara efektif dengan semua unit kerja. "Saya berharap kalau ada masalah konsultasi sama gubernur dan kalau persoalan administrasi segera konsultasi kepada sekda Agara kedepan tidak terjadi masalah," katanya. Dia juga menyampaikan kepada pejabat yang didevinitifkan bertujuan memberikan motifasi, spirit untuk menata organisasi yang dipimpin supaya lebih baik dalam berkiprah sesuai tugas dan fungsinya. (rls/aji)