ilustrasi   KENDARI - Buntut beredarnya percakapan via telepon antara oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kominfo Kabupaten Konawe Utara (Konut) yang meminta uang pelicin kepada salah satu karyawan Telkom untuk biaya survei bentangan optik. Oknum ASN itu belakangan diketahui berinisial NA. Dia meminta uang sebesar Rp17.4 juta kepada pihak Telkom yang akan melakukan survei bentangan optik PT Bangtelindo di Konut. Biaya ini dimaksudkan untuk memperlancar proses proyek yang akan dilaksanakan oleh perusahaan milik pemerintah tersebut. Padahal dalam anggaran survei bernilai puluhan juta tersebut, sudah ada perinciannya. Misalnya, biaya perjalanan selama dua hari untuk tiga karyawan Kominfo dibiayai sebesar Rp 3,9 juta. Kemudian biaya akomodasi perjalanan dua hari, biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Rp1 juta dan biaya administrasi rekomendasi dari tiga dinas yakni Dinas Kominfo Rp2.5 juta, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rp5 juta dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Rp5 juta. Bukan hanya meminta uang pelicin, ASN ini juga mengarahkan karyawan Telkom yang berbicara dengannya untuk mengurus retribusi, besarannya disesuaikan Rancangan Anggaran Belanja dari proyek Telkom tersebut. Menanggapi itu, GM Telkom Witel Sultra, Alimuddin mengatakan, Telkom tidak hadir di Konut saja, namun di seluruh Indonesia. Harusnya Pemkab Konut katanya tidak melakukan aturan berbeda dengan daerah lain. "Jangan kita melakukan aturan yang berbeda dengan pemerintahan yang lain, kita ditertawakan mas oleh seluruh anak bangsa kalau berbeda. Aturan ini sama di seluruh Indonesia, dan sejak dulu tidak ada masalah dengan kabupaten lain," ucapnya. Alimuddin mengatakan kehadiran Telkom ini bukan semata mata bisnis tapi agen pembangunan, karena Telkom hadir walaupun di daerah terpencil. "Mana ada provider swasta yang mau hadir di daerah terpencil. Dan ingat, Telkom itu BUMN. Milik negara. Apapun yang dilakukan telkom, semua berkaitan dengan aturan dari negara," tegasnya. Menurut Alimuddin, jika Pemkab Konut tidak ingin Telkom ada di daerah itu, pihaknya akan memprioritaskan kabupaten lain di Sultra. "Jujur, kalau pemerintahan Konut melarang kita gelar, yakni fiber optik indiehome, ya kami tidak gelar. Nantinya kami pindahkan ke kabupaten lain yang hampir semua sangat mengharapkan dan minta setiap saat," tegasnya. Dari 17 kabupaten/kota yang ada di Sultra, memang yang belum ada fiber optiknya hanya Konawe Utara. "Untuk Kabupaten Konawe Kepulauan, Insyaallah bulan ini. Kabupaten Buton Tengah, awal mei sudah live. Sedangkan Buton Utara dan Muna Barat on progres, " katanya. (p2/b/aji)