Foto bersama Pengurus Wilayah ISNU bersama GP Ansor saat menggelar Dialog Deradikalisasi di Kendari, Rabu (29/4). KENDARI - Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU) bersama Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) menggelar Dialog deradikalisasi tentang bahaya radikalisme dan terorisme, yang mengancam NKRI dan Ideologi Pancasila, berlangsung di Kedai Ratu Alam Kendari, Rabu (29/4). Hadir dalam Kegiatan tersebut, Ketua GP Ansor Sultra Pendais Hak, Ketua PW ISNU Sultra Dr. Akhmad Marhadi, serta anggota ISNU Sultra. Dalam paparannya, Dr. Akhmad Marhadi menyampaikan empat pilar negara yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, perlu dipahami dan didalami. Aksi teroris merupakan ancaman serius yang setiap saat dapat membahayakan keselamatan bangsa dan negara serta kepentingan nasional. Ancaman terorisme menurutnya perlu dicegah, salah satunya melalui program Deradikalisasi. Deradikalisasi adalah segala upaya untuk menetralisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan dan sosial-budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal atau prokekerasan. Olehnya itu, lanjutnya, ISNU Sultra dan GP Ansor telah melakukan upaya sosialisasi deradikalisasi dibeberapa institusi pendidikan, dalam rangka pencegahan radikalisme dan terorisme. Lanjut dia, upaya pemerintah membubarkan organisasi HTI merupakan upaya yang sangat berani, Karena di dalam HTI terdapat kajian-kajian yang memang ingin menjauhkan masyarakat dari ideologi bangsa yakni ideologi Pancasila. sehingga ada kesan membentuk negara sendiri itu dilakukan," ucapnya. Dirinya mengajak masyarakat menjaga empat pilar bangsa, sehingga menjadi pondasi utama dalam mencintai ideologi pancasila. "Mari kita cinta Pancasila dan NKRI, karena Pancasila dan NKRI menjadi harga mati untuk kita semua. Dan marilah kita menjaga ideologi ini karena inilah harga mati, agar tak ada lagi yang meronrong nilai-nilai perjuangan pejuang kita," pungkasnya. (rs) Di akhiri diskusi dilakukan deklarasi bersama menolak organisasi atau aktifitas yang berorientasi atau berafialiasi dengan gerakan terorisme baik itu organisasi kemasyarakatan, Organisasi politik yang bertentangan dengan pancasila , UUD 1945 dan peraturan perundang undangan yang berlaku.