Ridwan Bae     KENDARI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI daerah pemilihan Sultra, Ridwan Bae mendukung kebijakan pemerintah pusat yang melarang warga melakukan mudik untuk meredam penyebaran virus Corona atau Covid-19. Ia mengaku sangat mengapresiasi kebijakan seperti itu. "Kebijakan ini perlu didukung," katanya melalui sambungan telepon saat dihubungi, belum lama ini. Meski mendukung larangan mudik, namun dia meminta kepada pemerintah agar tidak hanya mengeluarkan kebijakan larangan mudik tanpa memikirkan kebutuhan masyarakat yang tak melakukan mudik. Sebab ada dua alasan orang melakukan mudik. Pertama karena ingin silaturahmi bersama keluarga. Kedua, karena memang tidak punya pekerjaan sehingga tak memiliki penghasilan. "(Kebijakan) ini harus ditata dengan benar dan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di pemerintahan. Selama kebutuhan warga kurang mampu dijamin ketika tidak mudik, saya kira itu sikap yang perlu didukung. Tapi kalau tidak dijamin kebutuhan warga yang tak lakukan mudik, saya kira itu tidak baik," ungkapnya. Menurutnya manakala pemerintah tak mampu menyiapkan kebutuhan warga kurang mampu yang terkena larang mudik maka tentu ini akan berdampak negatif bagi pemerintahan sendiri. Bahkan ia menganggap kebijakan tersebut cuma sekadar pencitraan dan mencari cari popularitas. "Seakan-akan peduli terhadap rakyat agar jangan sakit, padahal akan banyak kelaparan dan mati di rumahnya masing-masing. Makanya penting bagi pemerintah menyiapkan kebutuhan masyarakat kurang mampu yang tak melakukan mudik," bebernya. Khusus di Sultra sendiri, ia meminta pemerintah provinsi agar mempunyai sikap yang sama menindaklanjuti kebijakan Presiden Joko Widodo. Baginya kebijakan larangan mudik itu tidak hanya berlaku di satu provinsi tetapi seluruh provinsi di Indonesia. Karena itu, larangan tersebut harus disikapi dengam baik oleh kepala daerah di Sultra mulai dari gubernur, wali kota hingga bupati. "Ini demi kepentingan bersama. Intinya, ketika presiden mengeluarkan kebijakan seperti itu maka gubernur bersama wali kota dan bupati harus segera melakukan langkah konkret. Tapi, jangan juga (kepala daerah di Sultra) mau ikut-ikutan ambil kebijakan (larangan) mudik tanpa mau mengerti kesulitan masyarakatnya di tingkat bawah," pungkas Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini. (rir/aji)