TIRAWUTA - Polemik pergantian perangkat Desa Watumendonga Kecamatan Uesi Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) memasuki babak baru. Ancaman jemput paksa yang ditebar DPRD Koltim kepada Camat Uesi, Husain dianggap salah kaprah. Camat yang rangkap sebagai Pj Kades Watumendonga itu tidak akan gentar dengan ancaman tersebut.
Menurut Husain, dewan bukan penegak hukum yang punya kewenangan melakukan jemput paksa. Apalagi mangkirnya Husain atas perintah langsung dari bupati.
"Saya sudah tanya pak bupati. Dikatakan saya tidak usah menghadiri panggilan tersebut. Saya diarahkan bupati untuk berkoordinasi dengan sekda sebagai pembina pegawai," argumentasinya. "Sepengetahuan saya yang biasa memanggil atau jemput paksa kejaksaan atau polisi," terang Husain, Rabu (15/6).
Dia mengatakan, mengenai jemput paksa hal tersebut bukan merupakan kewenangan DPRD. Dewan tidak punya kewenangan untuk melakukan jemput paksa sebab ia tidak melakukan pelanggaran apapun. Soal rangkap jabatan sebagai Pj Kades Watumendonga, ia mengklaim telah dibenarkan dalam undang-undang.
"Apa unsur sehingga saya dikategorikan rangkap jabatan. Jabatan yang saya emban saat ini sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa," paparnya.
Sementara, Anggota DPRD Koltim, Jabal menyayangkan, dengan pernyataan koleganya Ihwal soal ancaman jemput paksa dan lapor polisi terhadap Husain karena tak mengindahkan panggilan dewan. "Siapa yang bilang kalau DPRD pernah mengatakan akan menjemput paksa. DPRD bukan penegak hukum," imbuh Jabal.
Anggota DPRD Koltim, Irwansyah mengatakan persoalan ini sebenarnya tidak akan sampai di DPRD bila Husain cepat menemui masyarakat. "Persoalan ini tergantung dari camatnya untuk memberikan klarifikasi. Karena masyarakat tidak lagi mempersoalkan camat rangkap jabatan. Tapi yang dipersoalkan pergantian aparat perangkat desa," ujar politisi PPP itu.
