KENDARI - Rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk daerah, hingga kini belum mendapat kejelasan kapan akan dibuka. Meskipun sudah ada beberapa kementerian yang sementara melakukan tahapan rekrutmen CPNS.
Sementara, untuk provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), masih menunggu kejelasan jadwal rekrutmen CPNS dari Kemenpan.
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra Ridwan mengaku, memang ada signal pemerintah pusat yang akan tetap melakukan rekrutmen CPNS tahun ini namun secara terbatas, sebab sebelumnya pemerintah tegas untuk melakukan moratorium penerimaan CPNS.
Rencananya, rekruitmen CPNS hanya untuk tenaga teknis, seperti tenaga pendidik, tenaga kesehatan, ikatan dinas, dan bidang yang berkaitan dengan nawa cita pemerintah.
Tapi sayangnya, hingga saat ini petunjuk dari rekrutmen berupa surat edaran dari KemenPAN-RB belum diterima BKD Sultra.
"Memang benar kita dengar ada informasi itu (rekrutmen) tahun ini. Tetapi sampai saat ini kita belum menerima surat edaran terkait rekrutmen, baik petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dari pemerintah pusat. Makanya kita masih menunggu," ungkap Ridwan, Selasa (12/4).
Menurut Ridwan jika memang pemerintah pusat tetap akan melakukan rekrutmen CPNS untuk beberapa tenaga ditahun 2016, maka sudah ada perhitungan dan peryimbangannya.
Sementara, BKD Sultra sendiri telah mengajukan usulan melalui e-Formasi sejak Mei 2015 lalu sesuai perintah MenPAN-RB dalam rangka melihat kebutuhan pegawai disetiap daerah dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Jumlah yang diajukan BKD Sultra melalui e-Formasi sebesar 803 kursi. Sedangkan pegawai di Pemprov Sultra tercatat sekitar 7.400 pegawai.
Tahun 2016, pemerintah pusat telah menyiapkan kuota PNS sebanyak 71.436 orang telah ada anggarannya untuk program nawa cita yaitu bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, poros maritim, ketahanan energi, dan ketahanan pangan.
Sebanyak 71.436 orang kuota PNS yang disiapkan itu, dalam desain perencanaan pemerintah, 25 persen untuk tenaga pendidikan, kesehatan 20 persen, penegak hukum 15 persen, teknis pendukung nawacita 30 persen, dan ikatan dinas 10 persen. (rs)
