Jakarta,RakyatSultra.id- Kasus keracunan massal siswa di berbagai daerah di Indonesia akibat mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai sorotan. Itu karena korban keracunan terus bertambah setiap hari.
Akibat kejadian yang cukup memiriskan bahkan mengkhawatirkan itu, sejumlah pihak mendesak agar pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap program MBG tersebut.
Bahkan tidak sedikit yang meminta Presiden Prabowo Subianto agar program tersebut dihentikan sebelum jatuhnya korban jiwa. Betapa tidak, dari berbagai video yang beredar di media sosial, kondisi siswa yang mengalami keracunan cukup mengkhawatirkan. Mereka terlihat sulit bernapas hingga kram otot.
Terkait program MBG yang mengakibatkan banyak siswa keracunan di berbagai daerah itu, pegiat media sosial, Denny Siregar turut memberikan sorotan. Dia bahkan meminta Presiden Prabowo untuk menghentikan MBG jika hanya membuat siswa terus keracunan.
"Apakah harus menunggu ada siswa meninggal karena keracunan MBG, baru program itu berhenti pak @prabowo," kata Denny Siregal di akun media sosialnya.
Terkait program MBG ini, Ketua DPR RI, Puan Maharani sendiri sudah meminta pemerintah
agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi tanpa saling menyalahkan antara satu pihak dengan pihak lainnya.
Dia mengatakan bahwa DPR RI juga bakal mengawasi secara langsung dapur-dapur program MBG yang bermasalah untuk mengevaluasi penyebab keracunan. Dengan begitu, menurut dia, DPR juga bisa mendapatkan gambaran atas permasalahan yang terjadi.
"Masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya," kata Puan usai rapat memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, evaluasi pun harus dilakukan secara total terhadap program MBG. Dengan begitu, dia harap kasus-kasus keracunan akibat MBG tidak terulang kembali.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk tim investigasi yang terdiri dari ahli kimia, ahli farmasi, hingga ahli kesehatan untuk mempercepat penanganan kasus keracunan akibat Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/9, menyatakan tim tersebut dibentuk sebagai opsi kedua, mengingat untuk kasus keracunan, BGN tidak bisa langsung memberikan justifikasi karena harus menunggu hasil investigasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang membutuhkan waktu cukup lama.
"Jadi kami membentuk tim investigasi ini sebagai second opinion. Sebelum hasil dari BPOM keluar, kami sudah bisa mengira-ngira apa yang menjadi penyebab anak-anak ini sakit, apakah betul karena keracunan, alergi, atau hal-hal lain," katanya.
