Jakarta,RakyatSultra.id- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyadari betul bahwa membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Ia memahami itu karena para pendahulu kita, telah melalui itu.
"Sebagai pejabat negara saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU. Ini bukan ranah atau selera pribadi. UU disusun melibatkan Pemerintah, DPR, DPD, dan Partisipasi Masyarakat secara terbuka dan transparan. Apabila publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar UU - dapat dilakukan Judicial Review (sangat banyak) ke Mahkamah Konstitusi. Bila Pelaksanaan UU menyimpang dapat membawa perkara ke Pengadilan hingga ke Mahkamah Agung," kata Sri Mulyani melalui unggahannya di Instagram @smindrawati, Senin (1/9/2025).
Menurut bendahara negara ini, hal itu merupakan sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Pasti belum dan tidak sempurna. Tugas bangsa ini terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradap tidak dengan anarki, intimidasi serta represi.
Ia menegaskan, tugas negara harus dilakukan dengan amanah, kejujuran, integritas, kepantasan dan kepatutan, profesional, transparan, akuntabel, dan jelas dilarang korupsi.
"Ini adalah kehormatan dan sekaligus tugas luar biasa mulia. Tugas tidak mudah dan sangat kompleks, memerlukan wisdom - empati, kepekaan mendengar dan memahami suara masyarakat. Karena ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa Indonesia," paparnya.
