Jakarta, Rakyatsultra.id - Pemerintah dan parlemen menyetujui nomenklatur Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji pada rapat tingkat I di Komisi VIII DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 25 Agustus 2025.
Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku tengah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) termasuk calon menteri yang akan diajukan ke Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin Kementerian Haji.
“Karena presiden juga amanahnya kepada kami di BP Haji adalah shifting SDM. Itu harus dipastikan melakukan screening yang ketat. Ya tentu kami akan uji kompetensi, uji integritas dan sebagainya. Kami mengajukan orang-orangnya (calon menteri),” kata Dahnil usai rapat bersama Komisi VIII DPR.
Lanjut dia, Presiden Prabowo Subianto menginginkan kementerian baru ini menjadi institusi yang wajah utamanya adalah integritas.
“Jadi dipastikan semuanya punya komitmen tinggi terhadap melawan praktek korupsi, manipulasi dan sebagainya, jadi kami tentu ketika ada shifting, kami memastikan untuk melakukan screening yang ketat,” jelasnya.
“Dan kami tidak ingin orang-orang yang terindikasi integritasnya rendah itu ada di Kementerian Haji dan Umrah,” pungkas dia.
Sementara, Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanulhaq, menilai pembentukan kementerian baru ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ibadah haji dan umrah, sekaligus meningkatkan pelayanan kepada jamaah.
Menurutnya, kementerian khusus akan memberikan fokus lebih besar dalam pengelolaan.
“Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah, penghapusan Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) demi efisiensi dan transparansi, serta pengaturan lebih ketat soal kuota dan bimbingan jamaah, kami optimistis kualitas layanan akan lebih baik,” kata Maman
