Jakarta,RakyatSultra.id- Proses pengusulan pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersisa dua hari. Itu jika mengacu tenggat waktu yang diberikan pemerintah pusat yakni pada 20 Agustus sudah harus tuntas.
Di tengah mepetnya waktu yang tersisa itu, sejumlah honorer mulai dilanda rasa kekhawatiran. Mereka takut pemerintah tidak mengangkat seluruh honorer baik yang berstatus R2, R3, apalagi R4 menjadi PPPK paruh waktu.
Salah satu kendala yang diperoleh kalangan honorer masih berkutat pada alasan klasik pemerintah daerah yakni kemampuan keuangan daerah.
Pentolan honorer mengaku mendapat banyak informasi tentang Pemerintah Daerah (Pemda) kesulitan mengangkat seluruh R2, R3, R4 menjadi PPPK paruh waktu karena alasan keuangan.
Hal tersebut karena berkaitan dengan dengan kemampuan anggaran masing-masing Pemda yang berbeda-beda.
Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia, Faisol Mahardika menyebut, salah satu Pemda yang mengalami kendala adalah Kabupaten Bangkalan Madura.
Pemkab Bangkalan Madura juga mengalami kendala mengangkat seluruh R2, R3, dan R4 menjadi PPPK Paruh Waktu.
Itu karena jumlah honorer di Pemkab Bangkalan Madura membeludak, sedangkan anggaran yang tersedia minim.
"Sebenarnya Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bangkalan Madura telah melakukan proses penginputan data," kata Faisol Mahardika, dikutip Senin (18/8/2025).
Ditambahkannya, kepala BKSDM Kabupaten Bangkalan pun sudah mengumpulkan seluruh kepala dinas untuk mempertegas kesediaannya untuk menggaji para honorer yang akan diangkat PPPK paruh waktu.
