Jakarta,RakyatSultra.id- Ketua Fraksi Golkar DPR RI Sarmuji menilai keinginan sejumlah pihak atau kelompok yang mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilengserkan, akan sulit terwujud. Pasalnya tidak ada alasan kuat untuk mewujudkan itu.
Sarmuji mengatakan, putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu tidak ada melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana korupsi, penyuapan, kejahatan berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden.
"Wapres Gibran tidak melakukan hal yang bisa menjadi alasan pemakzulan," kata Sarmuji kepada wartawan dikutip Rabu (13/8/2025).
Meski demikian, Fraksi Golkar di DPR tetap menghormati surat yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI yang telah mengusulkan kepada DPR MPR untuk melakukan pemakzulan terhadap Wapres Gibran dan akan mempelajari lebih lanjut usulan tersebut.
"Namanya surat berisi aspirasi tentu kami terima, untuk tindak lanjut, kami pelajari apakah berkesesuaian dengan amanat konstitusi dan perundangan yang berlaku," tegasnya.
Senada dengan Golkar, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan akan menganalisa surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk menetukan apakah bisa diproses atau tidak.
Penggunaan Media Sosial Juga Bakal Kena Pajak, Netizen: Hari-hari Ada Aja Berita Buruk
“Prosesnya itu masih dalam mekanisme yang ada, kita sedang melihat apakah itu akan diproses seperti apa, bagaimana dan sampai saat ini kita sedang melihat apakah itu memang surat yang bisa kami proses dengan mekanisme yang seperti apa,” tutur politisi PDIP itu.
DPR RI Desak Kusus Kematian Prada Lucky Diusut Tuntas
Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI resmi mengirimkan surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 tertanggal 26 Mei 2025 terkait Usulan Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke MPR dan DPR.
