Jakarta,RakyatSultra.id Kementerian Pertahanan (Kemhan) secara resmi menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Mereka sepakat memproduksi obat murah untuk rakyat dengan mengandalkan laboratorium farmasi milik TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang dinamai Farmasi Pertahanan.
Informasi itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin usai menandatangani nota kesepahaman bersama Kepala BPOM Taruna Ikrar pada Selasa (22/7). Menurut Sjafrie obat murah diperlukan oleh rakyat. Mengingat tidak sedikit obat kini dijual mahal.
”Kami juga bekerjasama di bidang obat yang diperlukan oleh kita semuanya, termasuk teman-teman, dalam rangka pelayanan kesehatan. Jadi, obat itu kita tahu sekarang mahal. Sekarang kami mau bikin terobosan. Semua laboratorium farmasi yang ada di TNI AD, TNI AL, TNI AU kami konsolidasikan menjadi satu Farmasi Pertahanan Negara yang memproduksi obat,” terang dia.
Obat yang diproduksi oleh laboratorium farmasi TNI itu nantinya akan disalurkan kepada masyarakat melalui Koperasi Desa Merah Putih yang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Sjafrie, dalam peresmian koperasi tersebut pihaknya sudah menghibahkan obat-obat tersebut,
”Kemarin kami juga sudah mulai bekerja memasukkan obat-obatan farmasi, produksi kami di gerai-gerai apotik di Koperasi Desa Merah Putih. Sebagaimana diketahui harga obat mahal, sehingga kami memberi obat-obatan atas regulasi dari Badan POM, yang dipimpin oleh Pak Taruna Ikrar, dengan harga yang murah,” ujarnya.
Nantinya pemerintah menginginkan obat yang diproduksi oleh Laboratorium Pertahanan Negara bisa sampai ke masyarakat gratis. Sehingga tidak hanya murah, obat-obat itu bisa didapatkan secara gratis oleh masyarakat. Langkah tersebut akan dimulai lewat produksi massal yang bakal dimulai sebelum 5 Oktober mendatang.
”Nanti menjelang 5 Oktober, kami akan produksi massal obat-obatan dan kami akan kirim ke desa-desa dengan harga 50 persen lebih murah dari harga pasaran. Atau supaya bisa dinikmati oleh rakyat di desa dan juga kepada para pensiunan, kami sedang berjuang kalau diizinkan pak menteri (kesehatan) kami berjuang lewat BPJS. Kalau bisa, resep itu bisa di-endorse lewat BPJS dan direimburse,” kata Sjafrie.
