Jakarta,RakyatSultra.id Pernyataan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon yang menyebutkan tidak ada bukti akurat dari kasus pemerkosaan massal pada Mei 1998 memantik perhatian publik. Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyatakan bahwa fakta kasus rudapaksa pada Mei 1998 telah diungkap dalam laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang menemukan adanya tindak kekerasan seksual di Jakarta, Medan, dan Surabaya dalam kerusuhan 1998.
Menurutnya, pembentukan Komnas Perempuan juga dinilai menjadi bukti dari keprihatinan atas peristiwa pemerkosaan massal yang terjadi pada Mei 1998.
"Sejarah bangsa ini mencatat bahwa pascareformasi, negara melalui pembentukan Komnas Perempuan, telah mengakui adanya kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan yang dialami oleh perempuan dalam situasi kerusuhan Mei 1998," kata Selly kepada wartawan, Rabu (18/6).
Legislator Fraksi PDIP itu menegaskan, kesaksian korban dan upaya dokumentasi yang dilakukan oleh banyak pihak, baik negara, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun organisasi masyarakat sipil, bukan sesuatu yang bisa dihapuskan dari ingatan kolektif seluruh warga negara Indonesia.
"Pernyataan yang mereduksi fakta sejarah semacam ini sangat rentan melukai kembali para penyintas. Kita perlu sangat hati-hati ketika berbicara tentang peristiwa traumatik, apalagi jika menyangkut luka yang masih belum benar-benar pulih," ucap Selly.
Selly mengingatkan, penting bagi Pemerintah untuk menjaga fakta-fakta yang terjadi dalam tragedi kerusuhan Mei 1998, sebagai sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang tidak bisa dihapuskan begitu saja.
"Kami percaya bahwa pengakuan terhadap kebenaran sejarah merupakan langkah awal yang penting untuk pemulihan korban dan pendewasaan demokrasi dengan berpijak pada prinsip kemanusiaan, keadilan gender, dan keberpihakan pada kelompok rentan,” ucap Selly.
Lebih lanjut, Selly mengingatkan Fadli Zon untuk dapat mengedepankan empati, kehati-hatian, dan tanggung jawab moral ketika mengulas tragedi bangsa. Ia tak ingin fakta sejarah justru dikaburkan dengan narasi tunggal kekuasaan.
"Jika pun ada pandangan berbeda, seyogianya disampaikan dalam kerangka dialog konstruktif, bukan dalam bentuk penyangkalan yang dapat menambah beban luka para korban," pungkasnya.
