Jakarta,Rakyatsultra,-id.Direktur Utama BPJS Kesehatan melakukan kunjungan kerja ke wilayah Papua, dengan salah satu agendanya adalah pertemuan bersama Gubernur Papua Barat Daya. Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dan perluasan akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat di provinsi tersebut.
Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan atas dukungan nyata yang telah diberikan selama ini, khususnya dalam membantu capaian kepesertaan JKN yang kini telah mencapai 98 persen.
Menurut Gubernur, kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah perlu semakin diperkuat, guna menciptakan sistem layanan yang nyaman, cepat, dan tanpa keluhan berarti dari masyarakat.
Elisa menekankan bahwa kesehatan, bersama dengan pendidikan dan ekonomi, merupakan tiga prioritas utama pembangunan di Papua Barat Daya. Oleh karena itu, keberadaan BPJS Kesehatan diharapkan tidak sekadar sebagai penyelenggara program, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pembangunan kesehatan masyarakat.
Pemerintah daerah juga menyoroti tantangan masih belum optimalnya pemanfaatan layanan kesehatan dasar serta keterbatasan akses rujukan, terutama di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
”Kami juga menilai perlu adanya penguatan layanan promotif dan preventif, seperti skrining kesehatan, pengobatan dini, serta edukasi masyarakat mengenai pencegahan penyakit menular dan tidak menular,” kata Elisa.
Dalam pertemuan tersebut, perhatian terhadap kelompok rentan, termasuk masyarakat Orang Asli Papua (OAP), turut dibahas. Pemerintah dan BPJS Kesehatan sepakat bahwa semua peserta, termasuk kelompok rentan, harus mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan secara setara.
Salah satu kendala yang masih dihadapi adalah aspek administratif dalam pendataan, yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan layanan. Hal ini akan menjadi perhatian ke depan dalam penyusunan kebijakan dan pemutakhiran data peserta.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa pihaknya siap memperkuat dukungan terhadap Provinsi Papua Barat Daya, antara lain melalui perbaikan sistem pendataan kepesertaan yang lebih terstruktur, agar bantuan iuran dan pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
Dalam kunjungan tersebut, ia juga menggagas pemberdayaan mahasiswa bidang kesehatan untuk dilibatkan dalam program sosialisasi dan edukasi skrining kesehatan ke masyarakat, sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan kesadaran preventif.
”BPJS Kesehatan juga telah menyiapkan akses data Program JKN kepada Pemerintah Daerah melalui aplikasi Dashboard JKN. Melalui Dashboard JKN, Pemda dapat melihat data capaian Universal Health Coverage (UHC), profil peserta, pemanfaatan dll. Selain itu, terkait dengan klaim fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan berkomitmennya dalam mendukung fasilitas kesehatan di daerah dengan menjamin proses pembayaran klaim maksimal dalam waktu 15 hari setelah berkas dinyatakan lengkap. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran operasional layanan di fasilitas kesehatan,” tambah Ghufron.
