Jakarta,Rakyatsultra.id- Komisi VII DPR RI memastikan tidak ada pekerja di lembaga penyiaran publik di wilayah Sumatera Utara (Sumut) yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Hal itu disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sumut, salah satunya ke Lembaga Penyiaran Publik TVRI, RRI, dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA Biro Sumut.
"Tujuan kunjungan kami untuk memastikan bahwa tidak ada yang dirumahkan dari dampak efisiensi anggaran di TVRI, RRI, dan ANTARA," kata Saleh Daulay di Kantor TVRI Sumut, Medan, Rabu (19/2/2025).
Dia mengatakan efisiensi anggaran yang merupakan kebijakan pemerintah pusat menjadi tantangan bagi ketiga lembaga tersebut yang harus dihadapi tanpa ada pihak yang dirugikan.
Legislator PAN itu juga meminta kepada tiga lembaga tersebut untuk memastikan agar tidak ada pemotongan honor karyawan dari dampak efisiensi anggaran.
"Mereka juga harus bekerja seperti biasa sebelum adanya efisiensi anggaran," ucap anggota DPD dari Dapil 2 Sumut itu.
Saleh yang memimpin kunker spesifik itu juga berdialog dengan sejumlah pegawai untuk menanyakan langsung kebijakan perusahaan terkait kebijakan efisiensi anggaran.
"Berdasarkan keterangan-keterangan yang kami peroleh tadi bisa dipastikan untuk Sumatera Utara cukup aman," tuturnya.
Walakin, Komisi VII DPR tetap melakukan pengawasan signifikan agar efisiensi anggaran pemerintah tidak mengurangi program tiga lembaga tersebut.
"Kami datang juga ingin memastikan program-program yang dikerjasamakan TVRI, RRI, dan LKBN ANTARA ini bisa meningkat. Kami mau melihat apa yang ingin mereka kerjakan di masa yang akan datang," kata Saleh.
Dalam kunjungan tersebut juga Saleh Daulay didampingi sejumlah Anggota Komisi VII DPR RI lainnya seperti Bane Raja Manalu, Eric Hermawan Rycko Menoza (anggota) dan Rahmawati, Jamal Mirdad, Erna Sari Dewi, Achmad Daeng Sere, Kaisar Au Hanifah, dan Dina Lorenza Audria.
