Jakarta,rakyatsultra.id- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menggelar sidang tahunan mpr dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, hari ini, Jumat, 16 Agustus 2024 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.
Acara sidang ini merupakan tradisi tahunan ketatanegaraan Indonesia. Sidang tahunan tersebut akan dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, serta pimpinan lembaga tinggi negara lainnya.
Dalam sidang ini Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato kenegaraan untuk yang terakhir kalinya di akhir masa jabatannya sebagai Presiden.
Lantas, apa fungsi dan tujuan diselenggarakannya sidang tahunan ini? Dan apa saja yang akan dibahas di sidang tahunan ini? Berikut informasinya.
Sidang Tahunan MPR bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi tentang perkembangan pelaksanaan tugas lembaga negara selama kurun waktu satu tahun. Selain itu, Sidang Tahunan MPR juga bertujuan menjadi akuntabilitas kinerja lembaga negara kepada rakyat sebagai pemberi mandat.
Dalam sidang tahunan ini, terdapat 8 lembaga negara yang akan menyampaikan laporan kinerjanya, termasuk MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MK, MA, dan KY.
Laporan ini penting untuk dibahas agar publik mendapatkan informasi yang transparan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga-lembaga tersebut selama setahun terakhir.
Selain itu, presiden juga akan membahas tentang rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun anggaran 2024 beserta nota keuangan.
RAPBN tahun anggaran 2024 dirancang untuk menjawab tantangan saat ini dan masa depan, dengan fokus pada transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kegiatan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2024 dapat disaksikan secara daring melalui kanal YouTube MPR RI atau klik di sini.
Sidang Tahunan MPR ini disiarkan secara daring agar masyarakat mendapatkan informasi tentang perkembangan pelaksanaan tugas lembaga negara selama kurun waktu satu tahun.
Adapun, Sidang Tahunan MPR ini sudah diselenggarakan sejak masa jabatan MPR RI 2014 - 2019 sebagai konvensi ketatanegaraan.
