rakyatsultra.id - Aksi boikot produk pro Israel ramai di sejumlah daerah. Sikap itu bentuk protes terhadap serangan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Pemboikotan itu dianggap sebagai bentuk pelawanan terhadap Israel dan mendukung masyarakat Palestina. Hal itu viral di media sosial.
Akan tetapi bentuk pemboikotan produk pro Israel itu tidak disetujui oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. Menurut dia, aksi itu tidak diperlukan karena tak menyelesaikan konflik perang Palestina-Israel.
"Enggak (perlu). Kita kalau boikot-boikot janganlah. Boikot juga enggak menyelesaikan masalah,” kata Meutya Hafid dikutip dari Fajar.co.id di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (1/11).
Anggota Fraksi Golkar itu menuturkan, penting bagi Indonesia untuk bersikap keras di forum PBB atas situasi yang terjadi di Gaza. Di sana setiap hari situasi semakin mengkhawatirkan. Banyak korban jiwa jiwa. Umumnya anak-anak dan perempuan.
“Kalau kita bersikap keras di PBB, harus. Jadi kita kerasnya yang Insyaallah mebawa manfaat dan ada konkretnya, seperti sikap presiden yang tegas. Tinggal bagaimana di PBB kita bisa menggalang, Kalau boikot-boikot saya rasa tidak usah,” pungkasnya.
Menurut Meutya Hafid, Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyuarakan pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan di Gaza.
“Artinya untuk apa jadi anggota Dewan HAM kalau kemudian kita tidak berhasil menyuarakan hal-hal yang memang kita rasa perlu, khususnya terkait Palestina,” tuturnya.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Menteri Luar Negeri ke-5 RI Dino Patti Djalal. Dia mengatakan, untuk menghentikan konflik Palestina-Israel, Indonesia harus secara aktif melancarkan dorongan diplomatik dan politik yang dapat menghidupkan proses perundingan solusi dua negara.
“Ini berarti kita ikut memberikan tekanan internasional dan juga ikut memberikan dorongan politik dan diplomatik, baik kepada Israel dan Palestina untuk mulai berunding kembali untuk mewujudkan solusi dua negara ini,” pungkasnya.
Menurut dia, Palestina dan Israel tidak pernah lagi melakukan perundingan untuk menyelesaikan konflik dalam 10 tahun terakhir ini.
Dalam hal ini, Indonesia bisa mengambil peran mendorong Israel dan Palestina untuk mulai berunding kembali, untuk mewujudkan solusi dua negara dengan gigih dan secara berkelanjutan.
“Yang paling penting, lakukan ini benar-benar demi Palestina. Dengan cara apa? Diplomasi belakang layar atau quiet diplomacy dan bukan untuk konsumsi politik dalam negeri,” pungkasnya. JP/RS
