AMLM saat melakukan demonstrasi di kantor ULP Pemkab Mubar. Ketegangan sempat terjadi, lantaran Kabag ULP tak hadir beserta empat Pokja. Foto: Erik/Rakyat Sultra.   LAWORO - Harapan Aliansi Mahasiswa Laworo Menggugat (AMLM) dalam melakukan gerakan demonstrasi di Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar) pupus. Ikrar yang diucapkan kepala bagian ULP Ahmad Shabir Sam M, ihwal mempertemukan empat pokja dengan demonstran pada Selasa (9/11/2021) memperjelas mekanisme lelang proyek, tak sesuai janji. Empat pokja enggan hadir, sementara kabag sendiri, tak berkantor. AMLM yang mendatangi kantor ULP setempat sekira pukul 11.45 Wita terpaksa harus diperhadapkan dengan instrumen pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja, hingga hadir para premanisme. Korlap AMLM La Ode Yasir menganggap Kabag ULP seorang pendusta. Sebab, tak ada oknum-oknum Pokja yang dihadirkan. Semestinya, Bupati Mubar Achmad Lamani mengambil sikap atas kejadian ini. "Harusnya mereka menjelaskan, mengklarifikasi. Ini kan sudah tidak komitmen. Empat pokja sudah tidak dihadirkan. Siapa sebenarnya, orang-orang dibelakang mereka ini," teriak La Ode Yasir lantang diatas sound system, Selasa (9/11/2021). Ia mengaku, kehadiran mereka sudah sesuai kesepakatan kedua bela pihak. Artinya, pertemuan yang akan dilakukan untuk membahas lelang proyek yang dinilai inprosedural. " Dengan tak hadirnya mereka, pak bupati tidak boleh melindungi para pokja yang malas berkantor. Di mana penegakkan disiplin hingga pemberian TPP," katanya. Disaat hujan deras mengguyur TKP, tensi demonstrasi memanas. Lantaran, belum adanya perwakilan pemerintahan untuk menemui para pendemo. Akibatnya, bentrok Pol PP dan demonstran sempat terjadi. Hal itu, dipicu adanya provokator yang mencoba mengacaukan suasana gerakan yang dilakukan AMLM. Kendati begitu, aparat kepolisian berhasil meredam suasana yang sempat caos. Untuk meminimalisasi konflik yang terjadi, Asisten III, La Ode Takari dihadirkan menemui demonstran di tengah guyuran hujan lebat. Dalam pertemuan itu, Takari mengaku, ULP bukan tupoksinya. Akan tetapi, keinginan AMLM terkait pertemuan dengan Pokja yabg ditugaskan, akan disampaikan pada pimpinan. "Karena, jujur saja, saya juga ditunjuk sama Asisten I untuk menemui. Apa yang menjadi harapan saudara ini, menjadi tugas saya. Insyaallah, saya sampaikan pada pimpinan," tandasnya. Untuk diketahui, AMLM melakukan demo, lantaran adanya mekanisme lelang yang maladministrasi alias inprosedural dan tak transparan. Apalagi, pemenang tender didominasi, dua perusahaan saja, yang notabene milik Pokja itu sendiri. CV. Adhid Jomphy menangkan delapan paket, sedangan CV. Ghaniyu Qootahu sebanyak 9 paket. Sementara empat Pokja, mereka adalah Pokja berinisial KD, FQ, JB, dan ML bersama kepala ULP. (m1/b/aji)