Sukarman Loke   RAHA-Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Muna tetap komitmen untuk membantu proses penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) 19 orang Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Muna yang bermasalah secara administrasi. Namun dalam pengurusan NIP tersebut, BKPSDM terbentur persoalan anggaran, dimana tak ada anggaran khusus untuk proses melengkapi berkas 19 CPNSD tersebut, terutama soal biaya perjalanan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar maupun ke BKN pusat Jakarta. Dikonfirmasi jurnalis Rakyat Sultra, pekan lalu, Kepala BKPSDM Muna, Sukarman Loke membenarkan persoalan anggaran tersebut. "Kita tidak punya anggaran untuk mengurus itu (19 CPNSD bermasalah_red)," kata Sukarman. Sebelumnya, Sukarman dikabarkan berangkat ke BKN Jakarta untuk mengurus 19 CPNSD bermasalah ini. "Kalau ada perjalanan lain, kita sisip-sisipkan untuk urusan 19 CPNSD ini. Hanya seperti itu saja solusinya," ucapnya. Sukarman mengaku belum bisa menjanjikan apa-apa soal kemungkinan terbitnya NIP 19 CPNSD ini. "Yang pastinya mereka (19 CPNSD_red) ini tetap kita akan bantu, tapi saya tidak bisa menjanjikan soal waktunya, mereka harus bersabar karena tidak ada anggarannya," ucapnya. Pun ditanya soal kemungkinan urusan NIP 19 CPNSD ini bisa kedaluarsa atau tidak, Sukarman tak bisa memastikannya. Sejak persoalan ini mencuat, Sukarman mengaku belum bertemu langsung dengan 19 CPNSD bermasalah ini. "Tidak pernah saya ketemu, sedikit-sedikit mereka bilang kumpul uang. Tidak ketemu saja sudah ada isu kita minta uang," ujarnya. Terkait rencana undangan hearing dari Komisi I, Sukarman mengatakan itu sah-sah saja, sebab lembaga DPRD Muna juga menjalankan hak konstitusinya sebagai wakil rakyat. "Kalau diundang kita datang, masing-masing menjalankan hak konstitusinya," pungkasnya. (sra/aji)