Nur Arduk   RAHA - Persoalan 19 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Muna yang belum memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) kini bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna. Hal ini juga memantik perhatian sejumlah kalangan. Salah seorang pemerhati 19 CPNS Muna, Nur Arduk sangat menyayangkan kejadian ini sebab berlarut-larutnya persoalan ini justru memunculkan persepsi publik mengenai buruknya kinerja pemerintah khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) sebagai instansi teknis yang kompeten menuntaskan persoalan ini. Terkait kedatangan para CPNS ke Komisi I DPRD Muna, Arduk mengatakan itu sah-sah saja dilakukan, agar persoalan ini bisa menjadi perhatian anggota DPRD Muna, sehingga persoalan ini tidak berlarut-larut dan memunculkan kecurigaan publik. Arduk mendukung upaya BKPSDM Muna untuk mempercepat tuntasnya persoalan NIP 19 CPNS ini. Terkait adanya oknum yang tak bertanggungjawab mengaku bisa menjembatani urusan 19 CPNS ini dengan BKPSDM Muna hingga NIP itu terbit, Nur Arduk meminta agar para CPNS tak mempercayainya dan tak terbujuk oleh permintaan oknum tersebut yang meminta uang sebesar Rp 50 juta per orang. Ia yakin, BKPSDM Muna adalah instansi yang kredibel dan tak mungkin melakukan praktek tak terpuji seperti itu. "Saya yakin, Pak Sukarman Loke adalah orang baik, tak mungkin mengizinkan praktek-praktek seperti itu," kata Arduk. Menurut dia, kinerja dan loyalitas seorang Sukarman sudah teruji dalam dunia birokrasi. (sra/aji)