Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muna Barat (Mubar) Drs Achmad Lamani M.Pd, (dua dari kiri) saat membuka masa orientasi CPNS di Aula Setda. Sekda LM Husein Tali (dua dari kanan), Kepala BKPP La Ode Mahajaya (paling kiri) serta asisten III La Ode Aka (paling kanan). Foto: Ery/Rakyat Sultra.   LAWORO- Masa Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar) dimulai. Selama sebulan ke depan, mereka bakalan digembleng mengenai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Tahapan itu dilakukan agar calon abdi negara di Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut, tidak menjadi beban negara. Itu artinya, mereka dituntut agar bisa bekerja profesional. Plt Bupati Mubar, Achmad Lamani mengatakan, para CPNS harus bekerja sesuai koridor. Bekerja berdasarkan data dan fakta. Dengan hadirnya anda-anda, sudah bisa menguasai bidangnya. "Dengan kehadiran saudara menjadi CPNS, jangan menjadi pegawai hanya menjadi beban negara . Malas masuk kantor. Aturan masuk kantor jam 8, jangan datang nanti jam 10.00. Saya tidak mau seperti itu. Kalau ada yang mau seperti itu, keluar dari sekarang. Ikuti baik-baik masa orientasi ini," kata Plt Bupati Achmad Lamani, saat memberi pengarahan, Senin (15/2/2021). Ia mengaku, kompetensi harus sudah dimiliki para CPNS. Sehingga, bisa melayani masyarakat dengan cepat dan tepat. Sehingga, kehadiran 210 orang ini, jangan kemudian memperpanjang daftar kemalasan di Mubar. "Status kalian sekarang masih calon. Masih ada 20 persen yang diperjuangkan. Apalagi, sudah mulai malas-malasan. Disini, tidak ada namanya kemenakan bupati, tidak ada kemenakan sekda. Semua sama. Saudara datang dengan nawaitu. Ukuran saudara adalah apakah mampu menjalankan tupoksi atau tidak," terang Achmad Lamani. Kemudian, Achmad Lamani juga berpesan, agar para CPNS tinggal di Mubar. Ia mengintruksikan kepala BKD agar membuat pernyataan bermaterai terhadap para calon abdi negara, bahwa mereka mengabdi untuk Mubar. "Saya tidak main-main. Saya minta Sekda, kepala BKD, Asisten, seriusi ini. Jangan jadikan Mubar tempat mencari NIP. Tidak ada alasan.Harus disetujui karena ini pilihan," imbuh Achmad Lamani mengakhiri arahannya. Sementara itu, Kepala BKPP Mubar, La Ode Mahajaya, langsung melakukan pengecekan satu persatu terhadap CPNS. Mereka diabsen manual serta dimintai keterangan domisili tempat tinggal. "Tidak ada yang main-main. Orientasi ini penting. Sebagai pengenalan tupoksi," ucapnya. (m1/b/aji)