KMP Bontoharu yang melayani jalur trans Sulawesi Bira-Sikeli-Kasipute-Tondasi yang kini tak mulai melayani lagi jalur perintis di Pelabuhan Ferry Tondasi Muna Barat, Sulawesi Tenggara.    LAWORO - Penghentian pengoperasian Feri KMP Bontoharu yang melayani rute trans Sulawesi dari Bira-Sikeli-Kasipute-Tondasi, mengejutkan semua pihak. Pasalnya, pelayanan jasa yang belum lama beroperasi di Kabupaten Muna Barat (Mubar), tiba-tiba saja terhenti. Entah itu karena lantaran adanya kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ataukah ada hal lain, sehingga lahir kebijakan pusat memutuskan jalur penyebrangan tersebut. Hal itu pula juga masih menimbulkan tanda tanya. Bahkan, Kepala UPTD Pelabuhan Feri Mawasangka-Donggala-Tondasi Muhammad Ikhsan SH, pun bingung dan bertanya-tanya akan perkara tersebut. "Saya juga tidak tahu. Kenapa bisa. Tiba-tiba tidak ada pemberitahuan. Setahu saya, mungkin subsidinya tidak diusul. Subsidi itu, bisa yang menanggulangi Pemda, bisa juga subsidi dari pusat," kata Kepala UPTD Mawasangka-Donggala-Tondasi, Muhammad Ikhsan, saat dikonfirmasi terkait berhentinya KMP Bontoharu, via selulernya, Rabu (10/2/2021). Ia mengaku, memang tahun 2020 subsidi pelayanan rute tersebut sudah masuk tanggungan pusat. Hanya saja prosesnya, setiap tahun ada salah satu pihak-pihak mengusulkan di pemerintah pusat. "Jadi, kalau penggunaannya di tahun 2021 maka usulan permintaan subsidi di tahun 2020. Tapi itu, saya tidak paham. Mungkin Pemkab Mubar tidak mengusul itu atau bagaimana. Tapi saya tidak tahu. Tidak diusulkan atau memang ada rencana kapal pengganti," ulang Ikhsan menegaskan. Menurutnya, meski ada pengganti kapal, lanjut dia, sejatinya tak usah dihentikan. Nanti, sudah ada kapalnya, baru dihentikan. Dua armada Ferri beroperasi pun tak jadi masalah. "Hanya itu yang saya sesalkan, ada unek-unek rencana kapal pengganti, sudah tidak diusulkan subsidinya. Saya tidak paham, tiba-tiba ditelpon sudah tidak disubsidi. Artinya, biar dia jalan dua-dua kapal kan bagus. Jangan dulu diputus kalau tidak ada kepastian yang jelas soal penggantian kapal itu," jelasnya. Lebih lanjut Ikhsan menerangkan, ASDP cuman sebatas operator. Tapi, pengusulan kapal subsidi, setahunya, dari provinsi atau dari kabupaten, di mana kapal berlayar melintasi jalur penyebrangan. "Tapi setahu saya, mungkin tidak juga menuduh, mungkin ada yang tidak mengusulkan atau bagaimana itu. Sehingga terhenti. Saya juga cuman diinfokan tiba-tiba terhenti," ulangnya lagi. Ikhsan menduga, dengan penghentian KMP Bontoharu, kebijakan Pemda sudah ada terkait dengan kapal pengganti. Akan tetapi, sampai sekarang juga belum beroperasi. Akibatnya pelayanan jasa di pelabuhan Tondasi juga vakum. "Pemda juga harus memikirkan, jangan terjadi seperti ini. Kasian masyarakat yang menggunakan jalur itu. Kalau sudah begini, sia-sia itu pelabuhan vakum beberapa bulan ini. Mudah-mudahan Pemda bisa buka mata, agar tak terjadi begini," pungkasnya. (m1/b/aji)