Bupati Muna, LM Rusman Emba didampingi Kapolres muna, AKBP Debby Asri Nugroho dan Kajari Muna, Agustinus Baka Tangdililing ketika menemui massa aksi di Laibha dan Wakumoro. Foto: Isra/Rakyat Sultra.   RAHA- Blokade jalan provinsi yang  dilakukan warga di poros Desa Laibha dan Desa Wakumoro, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna akhirnya dibuka. Blokade jalan tersebut dibuka secara sukarela oleh kelompok massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat (Frasa) Desa Wakumoro, Kecamatan Parigi, Senin (16/8/2021), setelah Bupati Muna, LM Rusman Emba didampingi Kapolres Muna, AKBP Debby Asri Nugroho dan Kepala Kejaksaan Negeri Muna, Agustinus Baka Tangdililing turun langsung menemui dan menerima aspirasi massa Frasa yang kurang lebih sepekan lamanya melakukan aksi pemblokiran jalan di poros tersebut. Rusman langsung melakukan dialog terbuka dengan massa aksi, pertama dengan massa aksi yang memblokade jalan di Desa Laibha dan terakhir berdialog massa aksi yang memblokade jalan di Desa Wakumoro. Laode Pasitoka, salah seorang pendemo mengatakan, kerusakan poros Laibha-Wakumoro telah mengganggu kesehatan dan aktifitas perekonomian masyarakat setempat. "Setiap hari masyarakat disini makan debu, aktifitas ekonomi lumpuh, karena masyarakat yang punya niat usaha jual makanan kecil-kecilan harus mengurungkan niatnya karena debu," ujar Pasitoka. Ia juga menyesalkan janji pemerintah provinsi dalam hal ini Kepala Dinas PU Provinsi yang menjanjikan pengaspalan poros Laibha-Wakumoro tuntas tahun 2021 ini. "Namun pada kenyataannya, alokasi anggaran pengaspalan jalan provinsi tahun ini hanya Rp 6,5 Miliar, Poros Laiba-Wakumoro tidak tersentuh," ujarnya dengan nada kecewa. Olehnya itu massa mengancam akan terus melakukan aksi pemblokiran jalan hingga ada kepastian dari Pemprov tentang pengaspalan jalan poros Laiba-Wakumoro. "Dalam APBD Perubahan 2021, pemerintah Provinsi wajib menganggarkan pengaspalan poros Laiba-Wakumoro," tawarnya. Menyikapi tuntutan massa Frasa, Bupati Muna, LM Rusman Emba menjelaskan bahwa pengaspalan poros Laiba-Wakumoro juga masuk dalam rencana penganggaran jalan provinsi di Muna tahun 2021 senilai Rp 10 M, namun karena adanya refokusing anggaran untuk kegiatan Covid-19 sehingga anggarannya terpangkas menjadi Rp 6,5 M dan tak sampai menyentuh poros Laiba-Wakumoro. Namun demikian, Rusman mengaku telah berkomunikasi dengan Kadis PU Pemprov Sultra bahwa pengaspalan poros Laiba-Wakumoro akan diperjuangkan dalam APBD Perubahan 2021. "Proses pembahasan APBDP 2021 kita akan sama-sama kawal, saya juga akan turun tangan langsung," janji Rusman. Lanjutnya, untuk mengatasi keluhan warga soal jalan berlubang dan debu, pemprov kata Rusman akan segera menurunkan alat berat untuk meratakan sekaligus menimbun dan melakukan pengerasan jalan. "Hari ini (Senin_red), alat akan turun dan akan dibuang material padat di sini, tetapi saya minta blokade jalannya dibuka sehingga arus lalulintas kembali normal," tawar mantan Ketua DPRD Sultra ini. Ia menjelaskan, pengaspalan jalan provinsi adalah kewenangan pemerintah provinsi, sehingga aksi menutup akses jalan bukanlah solusi terbaik, justru akan menimbulkan benturan sesama warga dan merugikan masyarakat Muna itu sendiri. Setelah mendengar penjelasan Bupati Muna, kelompok massa kemudian ramai-ramai membuka blokade jalan. Namun kendaraan dinas yang disandera di lokasi pemblokiran jalan belum sepakat untuk dilepas hingga ada kepastian penganggaran poros Wakumoro-Laiba disepakati dalam APBD Perubahan tahun 2021 mendatang. (sra/aji)