Kadis Kelautan dan Perikanan Muna Barat (Mubar) Ir H La Djono (kanan) bersama penyuluh perikanan Muh. Ramadhan S.Pi, saat memperlihatkan kartu KUSUKA . Foto: Erik/Rakyat Sultra.    LAWORO - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat (Mubar) telah melakukan pendataan masyarakat pelaku usaha perikanan untuk mengantongi kartu KUSUKA. Saat ini, sudah 800 orang telah terdata dari target instansi terkait sebanyak 6.000. Kartu yang dulu dikenal kartu nelayan tersebut, sebagai jaminan nelayan dalam menerima bantuan pemerintah. Kadis Kelautan dan Perikanan (KKP) Ir La Djono mengatakan, ada empat golongan pelaku perikanan yang didata untuk mendapatkan kartu KUSUKA. Mulai dari nelayan, pembudidaya, pengolah serta pemasar. "Jadi, ada empat golongan ya. Jadi ini kan, pengganti kartu nelayan. Kalau, soal berapa yang sudah didata nanti penyuluh perikanan yang jelaskan. Karena mereka turun langsung mendata," kata Kadis KKP La Djono, saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (2/6/2021). La Djono tak begitu banyak memberikan komentar soal kartu KUSUKA. Pastinya, kartu itu, bisa digunakan dalam menerima bantuan pemerintah baik berupa subsidi maupun asuransi. Sementara itu, Penyuluh Perikanan, Muh Ramadhan S.Pi menerangkan, saat ini, pihaknya sudah mendata 800 orang, dari target yang diberikan Kementerian terhadap penyuluh 100 orang pertahunnya. "Jadi, yang sudah kita data, sebanyak 800 orang. Sedangkan, kartu nelayan yang sudah diedar sebanyak 300, yang tersebar, di Tondasi, Latawe dan Santiri," terang Ramadhan. Sebanarnya, lanjut dia, dari target dinas terkait diluar dari Kementerian, bisa tercapai. Hanya saja, pegawai yang diangkat melalui jalur vertikal ini, terkendala dengan jaringan saat penginputan. Kemudian, biaya operasional. Apalagi, daerah Mubar sangat luas, saat mendatangi pulau pulau terkecil dan terluar. "Tetapi, kami tetap akan bekerja untuk menuntaskan itu," katanya. Nah, dengan adanya pelaku perikanan yang sudah mengantongi kartu KUSUKA, lanjutnya, 64 orang dari pembudidaya sudah memiliki asuransi. Itu tersebar, di daerah Lasama, Mamuntu, Kusambi dan Lakawoghe. "2021 yang kami usulkan ada 80 orang pembudidaya untuk asuransi. Jadi, nanti 2022,baru bisa keluar asuransinnya," pungkas Ramadhan. (m1/b/aji)