Drs La Mahi   RAHA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna mulai menagih Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Muna Tahun 2020, sebab LKPj wajib disampaikan ke DPRD Muna paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Namun hingga memasuki pertengahan tahun 2021, LKPj tersebut belum disampaikan ke DPRD Muna. Diwawancarai jurnalis Rakyat Sultra, Senin (31/5/2021) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muna, La Mahi menegaskan bahwa Pemkab Muna akan menyampaikan LKPj 2020 setelah ada hasil audit atau pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kita menunggu hasil pemeriksaan BPK, baru kita sampaikan," kata Mahi. Mahi mengatakan, LKPj Bupati Muna salah satunya akan menjabarkan realisasi anggaran belanja Pemkab Muna tahun 2020. "Hitungan resmi realisasi anggaran dari hasil pemeriksaan BPK. Pemkab Muna juga bisa menghitung realisasi anggaran, tapi jangan sampai ada perbedaan hitungan dengan BPK, jadi kita menunggu hasil perhitungan resmi BPK," terangnya.   Mahi mengakui, penyampaian LKPj sedikit mulur karena alasan kondisional. "Seharusnya penyampaian LKPj ini dilakukan dua bulan lalu, tapi hasil pemeriksaan BPK belum keluar. Dokumen LKPjnya sudah dibuat, kita tinggal memasukkan angka-angkanya saja," pungkasnya. Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Muna, Awal Jaya Bolonbo, mendesak pemerintah daerah agar segera menyampaikan LKPj 2020, sebab LKPj merupakan salah satu kewajiban konstitusional Bupati Muna. Ia juga mendesak Pemkab Muna untuk segera menuntaskan refokusing APBD 2021 dan segera menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2021, agar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa dapat bekerja maksimal. (sra/aji)