Rustam RAHA- Siap-siap, genderang pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Muna akan segera ditabuh tahun 2021 ini. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Muna, Rustam menyebutkan, ada 60 desa di Kabupaten Muna yang akan mengikuti pilkades serentak gelombang pertama tahun 2021. Sementara 64 desa lainnya akan masuk dalam pelaksanaan pilkades serentak gelombang kedua yang akan digelar tahun 2022 mendatang. Diwawancarai jurnalis Rakyat Sultra, Rabu (27/1/2021), Rustam menegaskan, pembagian gelombang pelaksanaan pilkades serentak dibolehkan oleh undang-undang-undang. Alasan selanjutnya adalah pertimbangan kondisi anggaran daerah ynag butuh efisiensi terutama anggaran daerah non infrastruktur, salah satunya adalah pilkades. "Untuk anggaran pilkades gelombang pertama kita siapkan Rp 1,9 Miliar mengingat beban Dana Alokasi Umum (DAU) kita cukup berat sehingga kita lakukan efisiensi dengan membagi pelaksanaan pilkades serentak ini menjadi dua gelombang," sebut Rustam. Pertimbangan lain adalah dari sisi keamanan dan tenaga pengamanan pilkades, dimana pelaksanaan pilkades serentak ini akan menimbulkan gejolak politik yang cukup sengit di tingkat masyarakat desa sehingga sisi keamanannya harus dipertimbangkan dengan baik dan matang. Demikian juga dengan kebutuhan personil pengamanan dan tenaga pendamping dari DPMD. Untuk personil TNI/Polri, sedikitnya membutuhkan back up pengamanan sebanyak 240 personil Polri dan 120 personil TNI serta pengamanan internal di desa. "Satu desa paling sedikit dua TPS, di mana satu TPS akan dijaga oleh dua orang anggota Polri dan satu anggota TNI," sebutnya. Mengenai nama-nama desa yang akan mengikuti pilkades gelombang pertama ini Rustam menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan rilis 60 nama-nama desa tersebut. Namun mantan Plt Kepala BKPSDM Muna ini membocorkan bahwa desa-desa tersebut adalah desa-desa yang masa akhir jabatanya sudah berlangsung lama atau dengan kata lain, dijabat oleh Plt kades paling lama. Selanjutnya, 60 desa yang akan diprioritaskan adalah desa-desa yang mengalami 'gejolak', agar masyarakat tidak lama-lama berada di titik kejenuhan. "Masyarakat sudah jenuh, sehingga perlu segera lahir pejabat kepala desa yang defenitif," ucapnya. Demikian pula soal waktu pelaksanaa pilkades serentak kata dia, pihaknya telah merancang tahapan pelaksanaan pilkades serentak, namun rancangan tersebut belum ditetapkan. "Rancangan untuk tahapan telah kami susun tapi kita akan konsultasikan dulu dengan pimpinan, tapi Insya Allah waktunya tak akan bergeser jauh dari rancangan yang ada," pungkasnya. (sra/aji)