Aksi unjuk rasa Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Muna (APM-Muna)       RAHA-Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Kontukowuna yang dipimpin langsung oleh Asisten I Setda Muna, LM Ruslan Ibu bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Rustam, Kepala Inspektorat, La Kuanto dan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Muna, La Ode Ntata harus bubar lantaran adanya aksi unjuk rasa yang digelar secara tak terduga oleh puluhan massa aksi Koalisi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat (KMPM), Kamis (18/6/2020) di Kantor Camat Kontukowuna. Tak menyia-nyiakan kehadiran empat pejabat lingkup Pemkab Muna ini di Kontukowuna, massa aksi yang dikoordinir oleh Agus ini menyuarakan lima poin aspirasi, diantaranya meminta pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali kinerja Pj kepala desa maupun mantan Pj kades se Kecamatan Kontukowuna. Mereka juga meminta agar pegawai SARA di Desa Bahutara dikembalikan pada posisi semula serta mencopot Pj Kades Bahutara, karena dinilai telah membuat kebijakan-kebijakan yang tak sesuai dengan regulasi. Lima poin aspirasi tersebut sedianya akan disampaikan kepada tim monev Pemkab Muna yang turun ke Kecamatan Kontukowuna, Kamis kemarin. Namun aspirasi tersebut tak mendapatkan jawaban lantaran tim monev Pemkab Muna yang dipimpin oleh LM Ruslan Ibu meminta agar proses penerimaan dan jawaban aspirasi tersebut digelar secara indoor di dalm Kantor Camat Kontukowuna, karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan (hujan gerimis). Tawaran itu kemudian ditolak oleh massa aksi yang menginginkan proses penerimaan aspirasi dan dialog tetap dilakukan secara terbuka disaksikan oleh masyarakat yang kebetulan diundang oleh pemerintah kecamatan untuk mengikuti kegiatan monev di Aula Kantor Camat Kontukowuna, Kamis kemarin. Proses negosiasipun buntu sehingga tim monev kabupaten angkat kaki meninggalkan Kantor Camat Kontukowuna sekitar pukul 12.00 Wita. Aspirasi massa aksi mendapat respon dari Camat Kontukowuna, La Inpres. Kendati sempat terjadi gesekan yang memanas antara Inpres dengan massa aksi saat proses penerimaan aspirasi di lapangan, Inpres menegaskan bahwa dirinya tidak memihak siapa-siapa dalam proses penyelesaian masalah di Kecamatan Kontukowuna. "Persoalan kewenangan Kepala desa mengganti Imam desa (pegawai sara) di Desa Bahutara, saya tidak bisa campuri," tegas Impres. Ketika diwawancarai jurnalis Rakyat Sultra, Inpres menegaskan bahwa sedianya, Kamis (18/6/2020) adalah kegiatan monev penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Kontukowuna oleh tim monev kabupaten. Dalam kegiatan ini pemerintah kecamatan mengundang Danramil, Kapolsubsektor Kontukowuna, seluruh kepala desa se Kecamatan Kontukowuna, BPD, tokoh masyarakat dan masyarakat yang kompeten dengan kegiatan tersebut. "Kegiatan monevnya baru berlangsung, tiba-tiba muncul massa KMPM ini yang kami tidak sangka-sangka. Kegiatan monev tidak bisa dilanjutkan, karena kita sudah didabbing dengan suara sound system mereka, kebetulan mati lampu dan kondisi cuaca hujan. Sebenarnya, kegiatan aksi mereka hari ini diluar substansi kegiatan monev ini," jelas Impres. Terkait permintaan massa aksi untuk berdialog dengan tim monev kabupaten di luar ruangan, Inpres menegaskan bahwa tawaran tersebut tak disetujui oleh tim monev. "Pak Ruslan minta agar dialognya di dalam ruangan, karena diluar hujan, tapi massa maunya di luar ruangan sehingga tidak ketemu dan tim monev kembali ke Raha,"terang Inpres. (sra/aji)