La Ode Muh. Sahlan     RAHA-Janji Bupati Muna, LM Rusman Emba untuk memberikan bantuan Rp 5 juta ke setiap pedagang korban kebakaran di Pasar Sentral Laino mulai dipertanyakan oleh para pedagang. Jumat (12/6/2020) perwakilan pedagang Pasar Sentral Laino Raha menyambangi Gedung DPRD Muna dan melakukan audiens di ruang rapat gabungan Komisi DPRD Muna. Mereka audiens langsung dengan Komisi II dan menyampaikan sembilan poin yang menjadi aspirasi dan keluhan mereka selama ini. Salah satu poin yang dipertanyakan adalah soal janji Bupati Muna untuk memberikan bantuan Rp 5 juta untuk setiap pedagang korban kebakaran. "Ada sembilan poin yang mereka sampaikan. Poin pertama itu mempertanyakan soal tindak lanjut bantuan Rp 5 juta," kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Muna, La Ode Muh. Sahlan ketika diwawancarai jurnalis Rakyat Sultra usai memimpin audience dengan perwakilan pedagang. Terkait sumber anggaran yang akan dialokasikan untuk para pedagang korban kebakaran, Sahlan mengaku bahwa pihak DPRD belum menerima informasi secara resmi dari pemerintah daerah. "Kami belum dapat informasi resmi. Tapi di Pemda ada namanya dana taktis untuk penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)," kata Sahlan. Terkait tanggapannya soal rencana Bupati Muna untuk mengalihkan dana Bansos hasil refokusing tahap dua untuk dialihkan ke bantuan pedagang, politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini menegaskan bahwa refokusing adalah sepenuhnya menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. "Refokusing adalah kewenangan pemerintah daerah, Hasil refokusing ini hanya disampaikan ke DPRD," ucapnya. Saat ini DPRD Muna menunggu penyampaian resmi dari Pemda terkait kiat-kiat untuk membantu para pedagang korban kebakaran di Pasar Laino. "Kita tunggu bagaimana kiat-kiat pak bupati. Jika anggaran tersebut harus melalui proses APBD maka harus diplot dalam perubahan APBD-P 2020 jika pak bupati mengarahkan ke APBD-P," tandas Sahlan. Selain menindaklanjuti soal bantuan, sejumlah poin aspirasi juga disampaikan oleh perwakilan pedagang, seperti usulan penyediaan mobil pemadam kebakaran di Pasar Laino serta mendorong Pemadam Kebakaran untuk berdiri sendiri dan tak lagi bernaung di bawah Kantor Sat Pol PP. Yang tak kalah pentingnya adalah soal transparansi pembagian los yang lagi-lagi masih menjadi polemik berkepanjangan dikalangan pedagang Pasar Sentral Laino. "Mereka mengeluhkan soal transparansi pembagian los. Menurut informasi yang mereka sampaikan bahwa ada los di bagian penjual beras yang tidak melalui proses lot, tapi nanti kita akan cek kembali kebenaran informasi itu," ucapnya. Dalam waktu dekat ini Komisi II akan mengundang pihak terkait yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), untuk memberikan penjelasan terkait dengan sembilan poin aspirasi dari kelompok pedagang Pasar Sentral Laino. "Setelah reses kita akan undang Dinas Perindag," janjinya. (sra/aji)