RAHA, RS -Masyarakat prasejahtera Kabupaten Muna harus bersabar, sebab Pemerintah Kabupaten Muna belum bisa merealisasikan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sembako, sebab Dinas Sosial sebagai salah satu liding sektor pengelolah BLT dari Kementrian Sosial belum selesai melakukan penginputan data penerima BLT melalui sistim yang disiapkan Kemensos. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muna, La Kore ketika diwawancarai jurnalis Rakyat Sultra, Selasa (28/4) usai mengikuti rapat dengar pendapat (rdp) dengan DPRD Muna. "Untuk masyarakat penerima BLT mohon bersabar, karena saat ini kita semenentar melakukan penginputan data ke pusat. Dalam proses penginputan kami menghadapai kendala di sistem jaringan internet. Kendala ini bukan hanya terjadi di Muna, tapi daerah lain sehingga banyak daerah-daerah yang mengajukan perpanjangan penginputan data,"jelasnya. Proses penginputan tersebut kata Kore berkaitan erat dengan proses pencairan, sebab proses pencairan bisa dilakukan ketika datanya sudah klop sesuai kuota yang disiapkan oleh Kemensos. "Anggaran BLT ini dari dana pusat, jadi kita tidak bisa mendesak pemerintah pusat untuk segera mencairkan anggaran. Kami di Dinas Sosial sudah bekerja maksimal, bahkan kita kerja sampai malam, anak buah saya juga sudah hampir collaps,"ujarnya. Untuk Kabupaten Muna, jumlah kuota paket BLT telah melampaui jumlah KK masyarakat prasejahtera yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). "Jumlah KK masyarakat prasejahtera yang masuk dalam DTKS sebanyak 29.701 KK. Yang telah tersentuh oleh Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 14.ribu lebih KK. Kemudian dilakukan perluasan melalui program pembagian sembako, jadi totalnya menjadi 18.918 KK. Setelah muncul wabah pandemi Covid-19 dilakukan perluasan penambahan BLT dari pemerintan pusat sebanyak 10.049 KK ditambah penambahan dari pemerintah provinsi sekitar empat ribu KK. Jadi total bantuan sosial untuk masyarakat prasejahtera di Muna sebanyak 32.965 KK. Jumlah ini sudah melebihi dari jumlah DTKS kita di Muna saat ini,"tegas La Kore. Jumlah ini kata dia, belum termasuk BLT yang akan disalurkan oleh pemerintah desa melalui BLT Dana Desa (DD). "BLT DD akan disalurkan kepada masyarakat yang tidak mendapat sentuhan PKH. Jadi pendataan BLT desa terkonsentrasi pada data KK diluar DTKS Kemensos,"jelasnya. Terkait kelebihan kuota BLT sekitar tiga ribu paket, Kore menjelaskan, BLT ini akan disebar ke desa-desa untuk masyarakat prasejahtera yang tidak masuk dalam daftar DTKS Kemensos. "Warga miskin kita kan masih banyak yang belum masuk dalam DTKS, jadi tugas desa untuk mendta itu dan disampaikan ke Dinsos untuk diinput. Untuk kelebihan kuota ini kita minta 14 KK setiap desa,"pungkasnya. (rs)