LAWORO - Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat menyatakan siap untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Februari 2017 mendatang. Untuk menyukseskan pesta demokrasi yang pertama itu, Pemda Mubar sudah menyiapkan anggaran.
Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Zakaruddin Saga. Katanya, apa yang dilakukan ini adalah untuk menjawab keraguan yang timbul dari sejumlah pihak terkait jadi atau tidaknya Pilkada Muna Barat karena persoalan anggaran yang tak kunjung ada.
Zakaruddin mengatakan, untuk menjalankan tahapan pilkada, Pemda Muna Barat telah menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diajukan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dan Kepolisian. Sementara penandatangan NPHD untuk Pengawas Pemilu (Panwas) kata dia tinggal menunggu waktu saja.
"NPHD kita sudah tandatangan, untuk KPU sebesar Rp20 Miliar dari Rp22 Miliar yang diajukan. Untuk pengamanan sebesar Rp3,2 miliar, yang terdiri dari Rp2,5 Miliar untuk kepolisian dan Rp750 juta untuk bek up dari TNI. Sementara untuk Panwas kita siapkan Rp3,5 miliar. Namun NPHD nya belum ditandatangani karena mereka baru saja selesai dilantik," ucapnya.
Saat ini Pemda Mubar katanya telah mencairkan anggaran KPU sebesar Rp10 miliar untuk melaksanakan tahapan Pilkada sebagai pencairan tahap awal dari Rp20 miliar yang disepakati dalam NPHD. Sementara Rp10 M lainya, akan dilakukan dalam pencairan selanjutnya.
"KPU mengajukan Rp22 miliar yang kita sepakati baru Rp20 miliar. Sisanya ini kita belum bisa pastikan apakah akan keluar atau tidak karena kita akan lihat kondisi pelaksanaan Pilkada. Jika pelaksanaan Pilkada berjalan lancar dan tidak terjadi PSU maka saya kira itu cukup. Jadi Rp2 M kita tahan dulu. Yang paling penting saat ini adalah Muna Barat siap menyelenggarakan Pilkada yang berkualitas," tutupnya. (rs)
