Ist
List peringkat capaian MCP Nasional.
KENDARI – Kota Kendari kembali tembus tiga besar progres Capaian MCP (Monitoring Center for Prevention) secara nasional dengan poin 68,33.
Posisi Kota Kendari ada diperingkat ketiga sebagaimana terlampir pada laman jaga.id yang dikelola oleh KPK RI, Sabtu, (4/9/2021).
Atas capain ini, Wali Kota Kendari H Sulkarnain Kadir mengapresiasi jajaranya sekaligus mengingatkan agar benar- benar menggambarkan kinerja Pemkot Kendari.
“Tentu kita apresiasi capaianya, tetapi harus diingat bahwa ini adalah capaian sementara dan yang paling penting lagi adalah substansi capaianya harus benar- benar menggambarkan kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan bagian yang menjadi acuan atau indikator penilaian MCP,” ungkap Wali Kota.
Sementara, Inspektur Syarifuddin mengatakan, rangking ketiga progres capaian MCP secara nasional tersebut, adalah buah kerja keras dan sinergi dari seluruh elemen di jajaran pemerintahan dan masyarakat Kota Kendari.
“Di bawah kepemimpinan dan arahan dari bapak Wali kota, Ibu Wakil Wali
kota dan Ibu Sekda Kota Kendari, sehingga ritme dan harmonisasi kerja serta upaya-upaya pencegahan korupsi dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik. Dukungan dan pembinaan dari pihak eksternal, terkhusus Direktorat Korsup Wilayah IV KPK RI, Inspektorat Jenderal Kemendagri, Perwakilan BPK Sultra, BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara, Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara, Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tenggara, termasuk koordinasi dengan jajaran aparat penegak hukum di Kota Kendari, serta stakeholder terkait lainnya,” bebernya.
Syarifuddin berharap, apa yang telah dicapai ini agar dapat terus dipertahankan secara konsisten, semangat dan sinergitas semua pihak.
“Kami selaku APIP sangat berharap agar apa yg telah dilakukan saat ini terus dipertahankan secara konsisten dan penuh semangat serta sinergitas diantara semua pihak. Partisipasi masyarakat luas untuk turut serta mengawasi dan mendorong segala upaya langkah dan aksi pencegahan korupsi guna terwujudnya Kota Kendari sebagai Kota Layak Huni berbasis Ekologi, Informasi dan Teknologi,” tutupnya.
Diketahui, upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah salah satunya dilakukan melalui program Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Program ini merupakan pelaksanaan dari tugas KPK dalam koordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah, KPK berkolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian/ Lembaga yang terkait lainnya. (r6/b/aji)