KENDARI - Lembaga Aliansi Pemuda dan Pelajar Sulawesi Tenggara (AP2 Sultra) resmi terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Lembaga ini hadir sebagai sosial control guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, di bidang pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, politik, hukum dan hak asasi manusia, serta ikut berpartisipasi membangun Sulawesi Tenggara agar lebih baik.
Hal dikatakan Dewan Pembina AP2 Sultra La Ode Hasanuddin Kansi saat ditemui awak media di Markas Besar AP2 Sultra, Kamis (24/9/2020).
Dia mengatakan, salah satu dasar hadirnya AP2 Sultra adalah membentuk karakter generasi muda yang konsisten, visioner serta berjiwa besar untuk menjadi agen pembaharu guna kepentingan masyarakat bangsa dan negara.
"AP2 juga siap mengawal roda pemerintahan yang jujur, adil dan bersih dari korupsi," sebutnya.
Lembaga yang didirikannya itu telah hadir sejak tahun 2012, dan merupakan wadah intelektual generasi muda untuk membentuk karakter dan jati diri kaum muda guna terciptanya pemuda yang berjiwa besar, untuk yang selalu konsisten dalam mengawal roda pemerintahan.
Terbukti, AP2 Sultra telah banyak memberikan masukan saran dan kritikan dalam memantau kebijakan pemerintah Sulawesi tenggara dan DPRD Sulawesi Tenggara.
AP2 Sultra telah resmi telah terdaftar di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia dengan mengantongi SKT (Surat Keterangan Terdaftar) Kemendagri dengan nomor 2300-00-00/152/VIII/2020 sebagai organisasi kemasyarakatan.
Dewan Pembina AP2 Sultra tersebut menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan seluruh pengurus yang ada dalam memantau kinerja pemerintah dan mengawal aspirasi masyarakat.
“Alhamdulillah, kita sudah memperoleh SK Mendagri RI sebagai organisasi masyarakat yang terdaftar secara resmi. Organisasi ini adalah terbuka dan membuka diri menerima semua elemen masyarakat yang peduli persatuan dan kesatuan Indonesia. Nantinya kami ingin merangkul generasi muda dalam setiap kegiatan kami, untuk lebih memegang teguh kebhinekaan, menjaga martabat bangsa Indonesia dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya. (p2/b/aji)