Wali Kota Kendari menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan akibat dampak covid-19.    KENDARI - Dari total 21.000 KK yang diajukan Pemerintah Kota Kendari untuk warga yang mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST). Namun hanya 10.515 KK BST yang disetujui oleh Kementerian Sosial. Katanya, tahap verifikasi dan validasi telah selesai dilaksanakan dan data calon penerima sudah difinalisasi Kementerian Sosial. "Ini kan berarti hanya setengah masyarakat Kota Kendari yang membutuhkan yang akan dibantu. Banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, banyak masyarakat yang kehilangan dengan kita mengimbau di rumah saja," kata Sulkarnain, saat Live di MNC Trijaya Network, bersama Iksan Abdullah, Staf Khusus Wakil Presiden, Rahmat Effendi Wali Kota Bekasi, Ade Yasin Bupati Bogor, Arif Sugiyanto Wakil Bupati Kebumen Nikson Nababan Bupati Tapanuli Utara yang disiarkan di Radio MNC Trijaya Network, Sabtu (2/5/2020). Sulkarnain berharap pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah. Karena dampak dari upaya Pemerintah Kota Kendari membatasi aktifitas masyarakat salah satunya adalah dampak ekonomi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, mengambil kebijakan konkret untuk percepatan penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19), dengan memberikan jaring pengaman sosial, berupa Bantuan Sosial Tunai (BST). BST adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan atau kelompok rentan yang terkena dampak Covid-19, yang belum menerima bansos reguler, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Bantuan Sosial Tunai disalurkan bagi 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai bantuan Rp 600 ribu per KPM per bulan selama tiga bulan dan dimulai April, Mei dan Juni 2020. Proses penyaluran BST oleh PT Pos Indonesia kepada sejumlah KPM di beberapa wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). (p2/b/aji)