KENDARI - Sebanyak empat ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar dipecat. Keempatnya yakni ketua DPD Buton Selatan (Busel) La Hijira, ketua DPD Buton Hasan Adia, ketua DPD Buton Tengah Sadia, dan ketua DPD Konawe Yohanes.
Ketua DPD I Golkar Sultra Ridwan Bae mengungkapkan, pemecatan para ketua DPD tersebut dengan alasan konkrit, diantaranya disebabkan karena mereka melanggar diktum (butir) keputusan Musyawarah Daerah (Musda).
Dimana selama 3-6 bulan para ketua DPD diwajibkan untuk melakukan konsolidasi ditingkat Komcat, Komdes, dan Komlur.
Konsolidasi dimaksud guna memastikan kepengurusan kader bagi yang sudah berakhir, dengan demikian dilakukan penyegaran kembali, dan dipastikan benar-benar yang namanya pengurus komcak, komdes serta komlur benar adanya dan dibentuk. Bukan hanya sebuah berita atau tulisan diatas kertas.
Namun diitengah perjalanan, DPD Golkar melihat mereka tidak melaksankan kewajiban itu. "Maka saya selaku ketua DPD I Golkar mereka patut untuk diberikan sanksi sesuai aturan AD ART organisasi partai golkar. Hal ini sesuai putusan bersama bahwa bagi ketua DPD II yang terpilih tidak melaksanakan konsolidasi akan diberhentikan dari ketua DPD II Golkar," tuturnya.
Salah satu bukti empat DPD tidak melaksanakan kewajiban kata Ridwan, para komcat, komdes, dan komlur datang mengadu kepada DPD I dan melakukan protes terhadap ketua DPD ini. "Mereka mengatakan bahwa diktum yang dilaksanakan melalui Musda tidak dilaksanakan dengan baik," sebutnya.
Apalagi, DPD I telah memperingati, bahkan telah menerbitkan tiga kali teguran.
Tidak hanya itu kata mantan Bupati muna ini, DPD I masih bertindak arif mengundang DPD II tersebut. "Sebenarnya dari jauh hari mereka ini sudah dilakukan pemecetan, namun karena bertepatan dengan Munaslub Golkar di Bali, makanya sempat ditunda. Selesai Munaslub, ketua DPD II melakukan rapat untuk mempertimbangkan posisi empat DPD tersebut. Dan dari hasil rapat pleno memutuskan, DPD tersebut resmi dipecat," katanya.
Lanjut dia, alasan lain adalah empat DPD tersebut mencoba masuk ke ruangan Munaslub Golkar di Bali baru-baru ini, tanpa ada rekomendasi dari DPD I.
Menuruntnya, hal itu tindakan fatal dan tidak bisa ditoleransi. Seharusnya mereka sadar dan memahami organisasi, pemecatan tidak ada kaitanya dengan munas, tetapi munas adalah pemilihan ketua golkar.
Lanjut Ridwan Bae, menangapi La Hijira yang juga anggota DPRD Busel, dirinya tengah mempertimbangkan apakah akan mem-PAW, sebab bersangkutan tengah terlilit kasus perjudian. (rs)