Kendari, Rakyatsultra.id – Deputi Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Marsda TNI Eko Dono Indarto, melaksanakan peninjauan terhadap pelaksanaan Program Prioritas Presiden di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu, (1/10/2025).
Pemantauan fokus pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 83 Kendari, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan WuaWua, dan Koperasi Desa Merah Putih Mataiwoi. Program Makan Bergizi Gratis di SDN 83 Kendari bertujuan meningkatkan asupan gizi siswa sekolah dasar guna menekan angka stunting di wilayah perkotaan.
Pelaksanaan MBG tidak hanya sekadar memberikan makanan, tetapi juga mendidik siswa tentang kebiasaan hidup bersih dan sehat. ”Ternyata pelaksanaannya bagus, bagaimana membangun karakter bagi anak-anak bahwa kesehatan, kebersihan dan makanan jadi satu. Jika akan makan, cuci tangan dahulu, perhatikan kebersihan alat makan, berdoa, lalu mulai makan,” ujar Marsda Eko.
Ia meyakini, kebiasaan baik ini dapat mengurangi dampak pengaruh negatif yang berkembang di luar. Di akhir kunjungannya, Marsda Eko mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program pemerintah pusat ini.
Pada kesempatan yang sama, dalam kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan WuaWua, Marsda Eko secara umum menilai pengelolaan SPPG tersebut sudah baik dan potensial menjadi proyek percontohan.
Ia menekankan, dua indikator utama yang perlu dijaga, yaitu tingkat kebersihan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat.
“Kebersihan SPPG harus menjadi salah satu tolok ukur. Yang kedua adalah membangun SOP, sejak awal masuk ke area SPPG, bekerja dilingkungan terbatas, sampai dengan meninggalkan area tersebut. Dibangun tempat-tempat yang saya sarankan terjaga kebersihannya, sanitasi dan higienitasnya, serta keselamatan kerjanya," ujar Marsda Eko.
SPPG ini berperan sebagai dapur utama pendukung distribusi MBG, melayani sekitar 1.250 penerima manfaat dari 18 sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA. Menu yang disajikan memenuhi standar gizi Kementerian Kesehatan, dengan bahan pangan sebagian besar bersumber dari pasar tradisional Mandonga dan kelompok tani lokal.
Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih Mataiwoi, bagian dari 2.285 unit koperasi berbadan hukum di Sulawesi Tenggara, saat ini berfokus pada gerai sembako, dengan rencana pengembangan unit usaha lain yang masih menunggu tambahan modal. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah membentuk Satuan Tugas Pengawasan untuk mempercepat operasional koperasi.
“Koperasi merupakan salah satu instrumen penting untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi motor kebangkitan usaha kecil menengah di Kendari, sekaligus mendukung program prioritas pemerintah pusat,” ungkap Marsda Eko.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Kedeputian Kominfo berkomitmen untuk terus mendukung kelancaran Program Prioritas Presiden ini dengan berkoordinasi bersama pemangku kepentingan terkait guna mengatasi tantangan yang ada.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sesdep Kominfo Kemenko Polkam, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara, serta Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kota Kendari.