Kendari, Rakyatsultra.id - Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menghadiri Rapat Koordinasi Pertanahan dan Penataan Ruang yang dirangkaikan dengan Silaturahmi Menteri ATR/Kepala BPN RI bersama Forum Keagamaan se-Sultra, di Ruang Pola Kantor Gubernur, Rabu (28 Mei 2025).
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri ATR/Kepala BPN RI dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI di Bumi Anoa.
“Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Sulawesi Tenggara, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kunjungan Bapak Menteri dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menyampaikan sejumlah masukan penting kepada Kementerian ATR/BPN, antara lain:
“Kami berharap penataan ruang dapat mengintegrasikan kepentingan industri pertambangan dengan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, RTRW juga harus berpihak kepada masyarakat lokal, serta menjamin keadilan spasial agar masyarakat memiliki ruang hidup yang layak,” tegasnya.
Gubernur menambahkan konektivitas antar wilayah dan partisipasi publik dalam perencanaan tata ruang juga menjadi kunci pemerataan pembangunan.
“Kami juga menekankan pentingnya penyelesaian batas wilayah, termasuk Pulau Kawi-Kawia, demi kepastian hukum dan kedaulatan tata ruang daerah,” tambah Gubernur.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi atas dukungan nyata Kementerian ATR/BPN, termasuk penerbitan:
• 5 sertifikat tanah aset Pemprov Sultra,
• 265 sertifikat tanah aset Pemda Kabupaten/Kota, dan
• 185 sertifikat tanah wakaf rumah ibadah yang terdiri dari 150 masjid, 29 musholah, 1 gereja, dan 5 pura.
“Dengan adanya sertifikat ini, kami berharap aset pemerintah dan tanah wakaf kini memiliki kepastian hukum yang kuat, untuk menjamin keberlanjutan pelayanan pemerintahan dan kegiatan keagamaan di tengah masyarakat,” ujar Gubernur.
Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN RI Nusron Wahid, Dirjen Tata Ruang Dwi Hariyawan, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra, Ketua DPRD Sultra, Laode Tariala, Forkopimda Sultra, Bupati/Walikota, Kepala OPD, instansi vertikal, tokoh adat, tokoh agama serta organisasi masyarakat.