Kendari - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti meninjau langsung kondisi rumah tidak layak huni milik Hatta Jumadia di kawasan pesisir Kota Kendari, Jumat (29/5/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rencana peluncuran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sekaligus memastikan bantuan pemerintah benar-benar menyasar warga yang membutuhkan.
Dalam kunjungan itu, Menteri PKP didampingi Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae dan Anggota Komisi V DPR RI asal Sulawesi Tenggara Ahmad Safei, serta sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah.
Kondisi rumah Hatta yang memprihatinkan menarik perhatian rombongan. Rumah semi permanen dengan dinding lapuk dan atap seng berlubang itu dihuni tujuh orang anggota keluarga. Hatta yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung mengaku penghasilannya tidak menentu akibat kondisi kesehatan yang menurun.
“Kerja pemulung, penghasilannya tidak menentu,” ujar Hatta saat berdialog langsung dengan Menteri PKP.
Dalam dialog tersebut terungkap, keluarga Hatta bahkan tidak memiliki fasilitas kamar mandi dan jamban. Untuk kebutuhan buang air besar, keluarga itu terpaksa menggunakan area laut di sekitar permukiman mereka.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan keluarga Hatta masuk kategori desil satu atau kelompok 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Selain tidak memiliki sanitasi layak, rumah tersebut juga menggunakan sambungan listrik dari tetangga.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Ia memastikan rumah Hatta segera masuk dalam program bedah rumah melalui BSPS.
“Kita ingin bantuan ini tepat sasaran. Kondisi rumah seperti ini memang sangat layak dibantu,” katanya.
