Rasid Ramadhan     KENDARI - Islah tiga faksi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pusat yang berpolemik selama ini yakni faksi Noer Fadjriansah, faksi Abdul Azis dan faksi Mustahudin sebetulnya adalah langkah konkrit untuk menjaga marwah dan perpecahan lembaga kepemudaan baik di pusat maupun di daerah-daerah. Pasca-islah harapan besar adalah melakukan konsolidasi dengan menggelar Kongres atau Munas demi melahirkan kepemimpinan yang baru, pedoman organisasi baik AD/ART, PO dan keputusan Kongres lainnya sehingga menjadi acuan dalam ber-KNPI dan penyatuan faksi-faksi KNPI di daerah. Atas dasar itu Sekretatis DPD KNPI Kota Kendari, Rasid Ramadan angkat bicara terkait rencana Musda KNPI yang akan digelar oleh salah satu faksi. Menurut dia, Kongres atau Munas bersama adalah hal penting dilakukan sehingga tata kelola organisasi KNPI bisa berjalan dan menghasilkan berbagai kaidah atau norma baru untuk penataan KNPI ke depan. "Terbentuknya beberapa faksi KNPI di daerah adalah dampak dari perbedaan dan perpecahan di pusat. Daerah itu hanya mendapat imbas dari pusat. Ketika pusat melahirkan faksi-faksi maka daerah sebagai imbas dari faksi tersebut akan mengikuti apa yg terjadi di pusat, "jelasnya, Ahad, (23/5/2021). KNPI Sultra katanya, juga tidak terlepas dari terbentuknya faksi-faksi ini. Sehingga ini menimbulkan kebingungan pemuda Sultra atas kondisi lembaga yang terpecah. "Sebetulnya, jika menilik perjalanan sejarah KNPI, KNPI di Sultra untuk faksi yang normatif melaksanakan kegiatan pemuda/KNPI adalah faksi Bung Sahrul Beddu sebagai mandataris hasil Musda sebelum faksi lain terbentuk. Dan KNPI kabupaten/kota mengacu pada faksi KNPI Bung Syahrul Beddu, " sebutnya. Rasid bilang, beberapa hari ini publik Sultra dikejutkan dengan adanya informasi pelaksanaan Musda bersama Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Propinsi Sulawesi Tenggara. Suguhan ini muncul di media sosial baik facebook maupun Whatsapp. Menurut Rasid, Ada yang aneh dengan munculnya wacana ini. "Wacana Musprov KNPI Sultra ini sebetulnya tidak ada masalah, kita sambut baik. Tetapi dengan ketentuan acuan dan pedoman pelaksanaannya harus jelas. Namun jika menilik dari pelaksanaannya ini, selain tidak punya pedoman jelas juga terkesan terburu-buru, " ucapnya. Menurut Rasid lagi, para faksi yang sudah menyatu mestinya menunggu hasil Kongres bersama KNPI Pusat, karena pusat jadi acuan. "Pedoman kita adalah hasil dari kongres bersama itu. Sehingga prosesnya bisa Legal dan sah," jelasnya. Lanjut Rasid, konflik beberapa faksi ini berasal dari pusat. Mestinya yang berkongres atau Munas kata Rasid adalah KNPI Pusat, sehingga hasilnya bisa diikuti oleh daerah. "Sembari kita menunggu apakah pasca-kongres itu ada faksi lain lagi terbentuk atau betul-betul sudah menyatu. Jika kemudian pasca-kongres masih ada faksi lagi terbentuk maka sia-sia lah Musprov yang digelar tanpa acuan tersebut. Dan pemuda Sultra akan kembali membentuk diri menjadi faksi-faksi pemuda lainnya, " kata Rasid. Oleh karena itu Rasid menekankan tiga hal terkait Musprov yang dilaksanakan faksi-faksi KNPI yang sudah bersatu itu. Pertama, Musprov DPD I KNPI Sultra belum memiliki dasar atau pedoman untuk dilaksanakan, olehnya itu pelaksanaan Musprov menunggu hasil Kongres/Munas bersama DPP KNPI. Kedua, Musprov Pemuda/KNPI Sultra jangan terkesan terburu-buru dan terindikasi setingan. Ketiga, sebelum Musprov digelar maka sudah seharusnya seluruh OKP yang menjadi ruh KNPI duduk bersama dalam rangka penyatuan ide dan gagasan untuk mencapai tujuan dari Musprov itu. (aji)