Kendari, Rakyatsultra.id – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga saat ini sudah memiliki 13 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang tersebar di sejumlah daerah. Sementara, target lokasi SPPG yang akan di buat di Bumi anoa sebanyak 316 titik.
Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sulawesi Tenggara, di Ruang Rapat Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sultra, Selasa (28/5/2025) yang dibuka Sekda Sultra Asrun Lio.
Kepala Regional MBG Sultra, Agnes Eka Wahyuni didamping Wakil Kepala Regional MBG Sultra, Maharani Putra Ningrum mewakili Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan laporannya, berdasarkan perhitungan menyeluruh, Sultra membutuhkan sedikitnya 316 titik SPPG
Lanjut, menyampaikan bahwa hingga 28 Mei 2025, telah terdapat 13 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di berbagai kabupaten/kota di Sultra, seperti Kendari (2 titik), Baubau (2 titik), Konawe (1 titik), Muna Barat (1 titik), Konsel (2 titik), Kolaka Timur (1 titik), Bombana (1 titik), Muna (1 titik) dan Konut (1 titik).
Sementara itu, 5 titik lainnya telah siap operasional yaitu: Kota Kendari 1 titik, Kab. Buton Selatan 2 titik, Kab. Buton 1 titik dan Kab. Kolaka Utara 1 titik. namun masih menunggu pencairan dana melalui virtual account dari Badan Gizi Nasional (BGN), sesuai kebijakan terbaru dari Presiden Republik Indonesia bahwa dana operasional harus tersedia terlebih dahulu sebelum pelayanan dimulai.
Program MBG di Sultra ditargetkan menjangkau 705.478 penerima manfaat, dan hingga akhir tahun 2025 ditargetkan seluruh wilayah yang masuk dalam kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
“Salah satu contoh nyata adalah Kecamatan Routa di Kabupaten Konawe. Meskipun jumlah penerima manfaat hanya sekitar 900 orang, kecamatan ini tidak bisa digabungkan dengan wilayah lain karena faktor geografis dan akses yang terbatas. Oleh karena itu, harus dibangun titik SPPG tersendiri di sana,” jelas Agnes.
Mayjen TNI (Purn) Purnomo Sidi memimpin menegaskan rakor ini bukan hanya program Dinas Ketahanan Pangan atau Badan Gizi Nasional. Namun, kerja kolaboratif seluruh elemen pemerintah dan lintas sektor. Bahkan dalam waktu dekat juga direncanakan pembentukan Koperasi Merah Putih yang akan didayagunakan untuk mensuplai kebutuhan dapur MBG.
Konsep MBG harus dikomunikasikan secara efektif ke berbagai pemangku kepentingan, termasuk dengan investor, mengingat keberhasilan dapur MBG juga bergantung pada ketersediaan bahan baku lokal dan dukungan mitra yang solid.
Hadir dalam kegiatan ini antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Sultra, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang), Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perkebunan dan Hortikultura, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya, Dinas SDA dan Bina Marga, Perwakilan Disperindag, Dinas Kelautan dan Perikanan, hingga Badan POM Kendari. Semua berkumpul untuk menyatukan persepsi dan strategi dalam mendukung program MBG.
