WANGGUDU - Sebanyak 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD kabupaten Konawe Utara yang masuk dalam program legislasi daerah batal dibentuk. Ke- 11 Raperda inisiatif DPRD ini pun harus menunggu beberapa tahun lagi untuk terbentuk.
Tidak hanya 11 Raperda inisiatif yang batal dibentuk, beberapa Raperda yang masuk dalam program Legislasi daerah Tahun 2015 juga belum semuanya yang terbentuk.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Konawe Utara, Safrin mengatakan, belum terbentuknya Perda hak inisiatif ini dikarenakan tidak adanya dukungan dana. Sekretariat dewan tidak menyediakan dana untuk pembahasan 11 hak inisiatif ini.
"Hak inisiatif ini adalah ide dan gagasan yang seharusnya dari tahun lalu dibentuk. Hanya saja, kita tidak bisa berbuat karena dana tidak ada. Sekretariat tidak menyiapkan anggarannya," kata Safrin.
Ketua Golkar Konut ini mengatakan, penyebab lain dari belum dibentuknya Raperda ini dikarenakan minimnya sumber daya manusia di sekretariat. Menurutnya, banyak staf termasuk pejabat yang berwenang tidak mengetahui seluk beluk pembuatan Perda ini.
"Ini tidak bisa kita tampik karena orang yang bisa mengurus ini adalah sesuai dengan ilmu yang didapatnya," ucapnya.
Dirinyapun berharap, hak inisiatif DPRD ini segera bisa dibentuk. Pasalnya, dari 11 inisiatif dewan ini, ada beberapa Raperda yang mendesak untuk diadakan. Diantaranya yakni Perda tentang penertiban hewan ternak dan insentif petugas kesehatan seperti dokter.
Insentif Dokter dan petugas kesehatan ini sudah sejak tahun 2014 dijanjikan oleh DPRD Konawe Utara melalui Komisi C. Munculnya hak inisiatif ini dari aksi unjuk rasa para dokter akibat tidak adanya insentif yang diberikan daerah kepada mereka.
Para dokter dan petugas kesehatan didaerah inipun harus bersabar beberapa tahun lagi, untuk bisa menikmati insentif sebagai penghargaan daerah kepada profesi mereka ini. Padahal dewan telah menggaransi tahun 2014 insentif ini sudah ada. (r5/b/ian)