rakyatsultra.id - Kondisi Afghanistan pasca kembalinya pemerintahan Taliban telah menjadi salah satu perhatian khusus dalam kebijakan luar negeri Indonesia.
Ini dibuktikan dengan serangkaian upaya diplomatik yang telah diupayakan Indonesia untuk mencapai perdamaian, serta pemenuhan hak-hak perempuan Afghanistan yang dirampas dalam lebih dari tiga tahun terakhir.
Pada Senin (19/2), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menghadiri undangan Sekretariat Jenderal PBB untuk membahas perkembangan di Afghanistan di Doha, Qatar.
Dikatakan Menlu, pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah negara yang bertetangga dengan Afghanistan seperti China, Jepang, India, Pakistan. Sementara Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang terlibat dalam isu Afghanistan.
"Pertemuan di Doha ini melibatkan negara-negara yang selama ini aktif dalam isu Afghanistan, termasuk Indonesia. Dari ASEAN hanya Indonesia," ungkap Menlu.
Lebih lanjut, Menlu menjelaskan bahwa pertemuan di Doha digelar untuk membahas laporan/asesmen tentang situasi terkini di Afghanistan.
"Asesmen menyampaikan situasi Afghanistan saat ini, prioritas kunci yang dapat dilakukan, dan rekomendasi termasuk bagaimana melakukan engagement, serta bagaimana dapat membantu rakyat Afghanistan," ungkap Retno.
Sebagai informasi, pada 16 Maret 2023, Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi Resolusi 2679 (2023) yang meminta Sekjen PBB mempersiapkan independent assessment mengenai Afghanistan untuk disampaikan ke DK PBB tidak lebih dari 17 November 2023.
Asesmen tersebut telah selesai dilakukan dan disampaikan ke DK PBB pada 9 November tahun lalu. RMOL/RS