KONAWE, rakyatsultra.id – Polres Konawe saat ini tengah menangani lima kasus menonjol yang menjadi perhatian publik. Sejumlah perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe.
Lima kasus yang dimaksud meliputi dugaan korupsi anggaran makan minum Bupati Konawe Tahun 2023 pada Bagian Umum Setda Konawe, dugaan korupsi anggaran makan minum di Bagian Humas Setda Konawe, dugaan korupsi dana insentif di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans), dugaan korupsi dana rutin di Kecamatan Morosi, serta dugaan korupsi di RSUD Konawe.
Kapolres Konawe AKBP Noer Alam, S.I.K., melalui Kasat Reskrim AKP La Ode Muh. Jefri Hamzah, S.Tr.K., S.I.K., M.H., menegaskan seluruh perkara tersebut akan ditangani secara profesional dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami pastikan perkara itu masih berjalan dan akan kami ekspos di setiap tahapan hingga penetapan tersangka,” tegas AKP Jefri.
Dugaan korupsi anggaran makan minum Bupati Konawe pada Bagian Umum dan Humas Setda Konawe disebut mencapai Rp9,2 miliar berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor: 33.B/LHP/XIX.KDR/05/2024 tentang Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2023 yang mengungkap sejumlah kejanggalan signifikan.
Sementara itu, dalam dugaan korupsi dana insentif di Dinas Nakertrans Konawe, hasil audit tahap penyelidikan menemukan indikasi kerugian negara sekitar Rp500 juta. Nilai dugaan kerugian yang sama juga ditemukan pada kasus dugaan korupsi dana rutin di Kecamatan Morosi.
Kedua perkara tersebut saat ini telah naik ke tahap penyidikan. Adapun kasus dugaan korupsi di RSUD Konawe masih berada pada tahap pengumpulan bahan keterangan oleh penyelidik guna mendalami adanya indikasi pelanggaran hukum.
Polres Konawe menegaskan komitmennya untuk menuntaskan seluruh penanganan perkara korupsi tersebut sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. CR2